MATARAM — Rencana investasi senilai Rp1,7 triliun dari BUMN PT Berdikari untuk membangun industri ayam terintegrasi di NTB terus bergerak maju. Setelah tim teknis bersama konsultan turun ke lapangan pada bulan lalu, dua lokasi prioritas mulai mengerucut: lahan seluas lima hektare di Kecamatan Donggo dan 8,2 hektare di Madapangga, Kabupaten Bima.
Mengapa PT Berdikari Tak Ingin Semua Fasilitas di Sumbawa?
Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) NTB, Muhamad Riadi, menjelaskan bahwa pembagian lokasi produksi bukan tanpa alasan. Jika seluruh fasilitas pembibitan atau parent stock (PS) dibangun di Sumbawa, biaya pengiriman bibit ayam (day old chick/DOC) ke pasar di Flores, NTT, akan membengkak.
“Pertimbangan mereka murni bisnis. Kalau semua PS dibangun di Sumbawa, biaya transportasi ke Flores cukup tinggi. Kalau ada fasilitas di Bima, distribusi ke Flores lebih dekat sehingga lebih efisien,” ujar Riadi di ruang kerjanya, Senin (15/6).
Dengan skema ini, produksi dari Sumbawa diproyeksikan untuk memenuhi kebutuhan peternak di Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat (KSB). Sementara fasilitas di Bima akan melayani Bima, Dompu, hingga ekspansi ke Flores.
Tim Sudah Turun ke Lima Titik di Pulau Sumbawa
Riadi mengungkapkan, tim PT Berdikari bersama konsultan telah meninjau sejumlah kawasan di Kabupaten Sumbawa, Dompu, dan Bima. Di Sumbawa, titik yang disurvei meliputi Kerato, Kerekeh, Kemoyo, Labangka, dan Tarano. Sementara di Dompu, survei hanya dilakukan di satu lokasi.
Hasil kajian konsultan merekomendasikan dua lahan di Kabupaten Bima sebagai lokasi paling layak secara bisnis. Namun, Riadi menegaskan bahwa rekomendasi itu tidak berarti proyek dipindahkan seluruhnya ke Bima.
“Yang perlu diluruskan, proyek ini bukan dipindahkan ke Bima. Komitmen PT Berdikari tetap membangun di Sumbawa dan Bima. Hanya saja, pembagiannya disesuaikan dengan pertimbangan bisnis dan efisiensi distribusi,” tegasnya.
Skema Kerja Sama Masih Jadi Ganjalan
Meski peta lokasi mulai jelas, proyek ini masih terganjal urusan status lahan dan pola kerja sama. PT Berdikari menginginkan skema Hak Guna Bangunan (HGB) di atas Hak Pengelolaan Lahan (HPL) milik pemerintah daerah sebagai syarat utama investasi.
Sementara itu, Pemerintah Provinsi NTB sebelumnya menawarkan pola joint venture antara BUMD PT GNE dengan BUMN PT Berdikari. “Yang masih dibahas sekarang adalah model kerja samanya. Pemprov awalnya mengusulkan kerja sama BUMD dan BUMN, sementara PT Berdikari menginginkan HGB di atas HPL,” kata Riadi.
Untuk lahan milik Pemprov NTB di kawasan Serading, Kabupaten Sumbawa, proses pengalihan sertifikat dari aset Kementerian Pertanian menjadi aset Pemerintah Provinsi NTB masih berlangsung. “Lahan harus benar-benar clear and clean terlebih dahulu. Setelah itu baru bisa diproses lebih lanjut sesuai model kerja sama yang disepakati,” ujarnya.
Target Progres Tahun Ini dari Pemerintah Pusat
Riadi menambahkan, pemerintah pusat memberi perhatian khusus terhadap program hilirisasi peternakan ini. Presiden menginginkan proyek segera menunjukkan progres nyata pada tahun ini sebagai bagian dari penguatan industri pangan nasional dan dukungan terhadap program prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Arahan pemerintah pusat jelas, tahun ini harus ada progres. Karena itu kami terus menyiapkan berbagai kebutuhan,” pungkasnya. Pembahasan proyek ini kini menjadi agenda rutin dalam rapat yang melibatkan kementerian terkait.
