Kepala Dinas Sosial Kota Mataram, Muzakkir Walad, menyatakan bahwa mekanisme penganggaran dana kelurahan yang melibatkan partisipasi warga terbukti lebih efektif. Melalui Kelompok Masyarakat (Pokmas), warga tidak perlu lagi menunggu program besar pemerintah kota tahun berikutnya untuk memperbaiki kerusakan infrastruktur di wilayah mereka.
Langkah ini disampaikan dalam rapat kerja bersama Pansus Raperda Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Lingkungan pada Selasa (5/5/2026). Muzakkir menekankan bahwa proses penentuan anggaran dimulai dari musyawarah kelurahan (Muskel) pada akhir tahun untuk pelaksanaan tahun anggaran berjalan.
Bagaimana Dana Kelurahan Mempercepat Perbaikan Drainase?
Muzakkir menjelaskan bahwa dana kelurahan memberikan fleksibilitas dalam menangani kebutuhan mendesak, terutama infrastruktur skala kecil. Selama ini, banyak usulan warga yang bersifat darurat namun terkendala birokrasi penganggaran besar yang memakan waktu lama.
“Dana kelurahan lebih presisi dalam menjawab persoalan mendesak di masyarakat, seperti perbaikan drainase dan kebutuhan infrastruktur skala kecil yang selama ini harus menunggu program pemerintah pada tahun berikutnya,” ujar Muzakkir.
Selain aspek kecepatan, program ini memberikan dampak ekonomi langsung bagi warga setempat. Karena pengerjaan dilakukan oleh Pokmas, sumber daya manusia dan material yang digunakan berasal dari lingkungan tersebut, sehingga anggaran pembangunan berputar di tingkat bawah.
Kendala Validasi Data Kemiskinan di Tingkat Lingkungan
Selain infrastruktur, rapat tersebut juga menyoroti persoalan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Muzakkir mengakui adanya tantangan dalam pembaruan data warga yang layak menerima bantuan sosial akibat minimnya pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di kelurahan.
“Lemahnya memang di pendamping PKH yang tidak selalu standby di kelurahan,” katanya. Kondisi ini menyebabkan proses pembaruan data seringkali tidak berjalan optimal secara real-time.
Dinas Sosial Kota Mataram kini menerapkan prosedur verifikasi lapangan yang ketat untuk setiap usulan masuk, baik dari kepala lingkungan maupun anggota dewan. Hal ini dilakukan untuk menghindari ketidakvalidan data, seperti warga yang memiliki aset tanah luas namun tetap terdaftar dalam sistem bantuan.
Musyawarah Lingkungan Jadi Kunci Validasi Data
Untuk memperkuat akurasi data kemiskinan, pemerintah kelurahan kini rutin menggelar musyawarah lingkungan melalui pendanaan perubahan setiap tahun. Forum ini melibatkan kepala lingkungan, kader posyandu, dan tokoh masyarakat untuk memverifikasi kondisi riil warga di lapangan.
“Kami fleksibel menerima usulan. Tapi memang tidak bisa langsung masuk begitu saja karena harus ada ground checking dan asesmen,” tegas Muzakkir.
Hasil dari musyawarah tersebut kemudian dituangkan dalam berita acara sebagai dasar rekomendasi resmi. Menurut Muzakkir, jika mekanisme ini diadopsi secara konsisten oleh seluruh kelurahan, validasi data masyarakat akan jauh lebih akurat karena kepala lingkungan adalah pihak yang paling memahami kondisi sosial warganya.
