Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat (Kanwil Kemenkumham NTB) berkomitmen meningkatkan kualitas kebijakan publik dengan memperkuat kompetensi sumber daya manusianya. Upaya ini dilakukan melalui partisipasi dalam kegiatan Policy Talks bertajuk “Wujudkan Kebijakan Publik Berkualitas Melalui Penguatan Kapasitas Analis Kebijakan” secara daring.
Forum yang diinisiasi oleh Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah tersebut diikuti oleh para CPNS Analis Kebijakan di lingkungan Kanwil Kemenkumham NTB. Fokus utama pelatihan adalah membekali para analis dalam menyusun kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) yang sistematis, mulai dari tahap perumusan hingga evaluasi.
Fokus pada Kebijakan Berbasis Bukti dan Data
Sekretaris Badan Strategi Kebijakan Hukum, Dwi Harnanto, menekankan bahwa kebijakan yang berkualitas lahir dari proses yang inklusif dan berbasis data. Ia menyoroti peran strategis Forum Komunikasi Kebijakan (FKK) sebagai wadah kolaborasi lintas sektor di wilayah.
“Kebijakan publik yang berkualitas membutuhkan regulasi yang baik dan proses yang inklusif agar mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” ujar Dwi Harnanto dalam arahannya.
Narasumber dari BRIDA Jawa Tengah dan Lembaga Administrasi Negara (LAN) turut mengingatkan pentingnya kemampuan analis kebijakan. Mereka diharapkan mampu menjembatani hasil riset dengan kebutuhan pengambil keputusan melalui rekomendasi yang aplikatif dan terukur.
Bagaimana Analis Kebijakan Berperan bagi Masyarakat NTB?
Kepala Kanwil Kemenkumham NTB, I Gusti Putu Milawati, menegaskan bahwa keikutsertaan dalam forum ini merupakan langkah konkret pengembangan SDM di wilayahnya. Ia berharap para analis kebijakan semakin solid dalam mendukung pembangunan hukum yang berkualitas di Nusa Tenggara Barat.
“Kebijakan harus berbasis data, kolaboratif, dan berorientasi pada hasil guna memberikan perlindungan hukum yang maksimal bagi masyarakat di NTB,” tegas Milawati.
Penguatan kapasitas ini diharapkan berdampak pada penyusunan regulasi daerah yang lebih tepat sasaran. Dengan kompetensi yang mumpuni, para analis kebijakan di Kanwil Kemenkumham NTB diproyeksikan mampu menghasilkan rekomendasi yang mampu menjawab tantangan hukum dan sosial di masyarakat lokal.
