MATARAM — Delapan fraksi DPRD Kota Mataram menyoroti sejumlah isu dalam pandangan umum mereka, mulai dari keamanan warga, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), persampahan, layanan kesehatan, hingga infrastruktur pemerintahan. Jawaban eksekutif menegaskan bahwa seluruh masukan legislatif akan diterjemahkan menjadi kebijakan konkret di RAPBD 2027.
Wakil Wali Kota TGH Mujiburrahman menyampaikan penjelasan itu dalam rapat paripurna DPRD Kota Mataram. Pemerintah menempatkan tata kelola keuangan yang akuntabel sebagai fondasi seluruh program yang dirancang.
Maraknya aksi geng motor dan kekerasan jalanan yang melibatkan anak di bawah umur menjadi perhatian fraksi. Pemkot Mataram menyiapkan patroli gabungan bersama Polresta Mataram, Satpol PP, Bakesbangpol, serta jajaran kecamatan dan kelurahan.
Patroli difokuskan pada malam hingga dini hari, terutama di jalan protokol, kawasan permukiman, dan ruang publik yang berpotensi jadi lokasi berkumpul kelompok remaja. "Selain patroli rutin, dilakukan juga patroli gabungan secara berkala dan penindakan tegas terhadap pelanggaran hukum," demikian disampaikan dalam jawaban eksekutif.
Pendekatan pemerintah tidak berhenti pada penindakan. Keluarga, sekolah, dan masyarakat didorong terlibat dalam pengawasan serta pembinaan karakter generasi muda. Program yang disiapkan mencakup penguatan kelurahan ramah anak, kegiatan positif bagi remaja, pelatihan teman sebaya, kelas pengasuhan bagi orang tua, serta kampanye Mataram ramah anak tanpa kekerasan.
Untuk memperkuat kemandirian fiskal, Pemkot Mataram menyusun draf perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Regulasi baru itu diposisikan sebagai terobosan utama mengoptimalkan potensi PAD yang ada.
Sektor retribusi parkir menjadi salah satu sasaran. Pada 2027, pemerintah merencanakan penyesuaian tarif menjadi Rp 2.000 untuk kendaraan roda dua dan Rp 3.000 untuk kendaraan roda empat. Tarif progresif juga akan diterapkan di kawasan taman wisata, ruang terbuka hijau (RTH), dan lahan milik pemerintah lainnya.
Pendaftaran titik parkir baru serta penataan pengelolaan parkir di kawasan CFD Taman Udayana masuk dalam strategi peningkatan pendapatan daerah. "Terhadap upaya meningkatkan kemandirian fiskal daerah saat ini, kami sedang menyusun draf rancangan perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah sebagai terobosan dan inovasi utama dalam mengoptimalkan potensi yang ada," jelas eksekutif.
Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram tengah berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup untuk memperoleh bantuan tambahan armada roda tiga bagi kelurahan. Armada itu diharapkan memperkuat pengangkutan sampah sekaligus meningkatkan efektivitas penanganan dari tingkat lingkungan.
Di sektor kesehatan, Pemkot Mataram sepakat dengan usulan penambahan tenaga psikolog klinis di puskesmas. Formasi itu akan diusulkan melalui penerimaan CPNS Tahun 2027 sesuai kebutuhan, dengan sasaran utama peningkatan layanan kesehatan jiwa bagi anak dan remaja.
Terkait rencana pinjaman jangka pendek RSUD Kota Mataram sebesar Rp 10 miliar, pemerintah menjelaskan langkah itu disiapkan sebagai antisipasi bila pembayaran klaim BPJS Kesehatan mengalami keterlambatan, khususnya pada awal tahun. Pinjaman tidak akan direalisasikan apabila pembayaran klaim berjalan lancar.
Rencana pembangunan Kantor Wali Kota Mataram semula menganggarkan Rp 200 miliar. Melalui proses perencanaan, pengadaan, dan evaluasi teknis yang mengedepankan efisiensi, kebutuhan gedung dapat ditekan menjadi sekitar Rp 180 miliar.
Pembangunan ditargetkan rampung pada 2028. Gedung baru itu direncanakan mulai dimanfaatkan untuk mendukung pelayanan publik serta penyelenggaraan pemerintahan pada 2029.
Seluruh program dan kebijakan dalam jawaban eksekutif menjadi dasar pembahasan lanjutan RAPBD 2027 di DPRD Kota Mataram. Pemerintah berharap rancangan anggaran itu menjadi instrumen pembangunan yang terarah bagi warga kota.