MATARAM — Dinas Kesehatan Nusa Tenggara Barat mencatat kenaikan angka stunting provinsi itu dari 12,50 persen pada Triwulan II menjadi 12,63 persen pada Triwulan III 2026. Kepala Dinas Kesehatan NTB HL Hamzi Fikri menyebut data by name by address (BNBA) sudah menjadi acuan pemerintah untuk memetakan kebutuhan dan menentukan sasaran intervensi di lapangan.
Kenaikan 0,13 poin persentase itu terjadi setelah NTB mencatat penurunan bertahap sepanjang 2025 hingga pertengahan 2026. Pada 2025, angka stunting provinsi ini berada di 13,38 persen, lalu turun menjadi 12,98 persen pada Triwulan I 2026 dan 12,50 persen pada Triwulan II.
Data per kabupaten/kota menempatkan Lombok Timur pada posisi tertinggi dengan 20,46 persen. Angka itu jauh di atas daerah lain di NTB.
Berikutnya Lombok Utara 12,81 persen, Bima 12,63 persen, Sumbawa 10,73 persen, Dompu 10,46 persen, Lombok Tengah 9,52 persen, dan Lombok Barat 9,16 persen. Sumbawa Barat tercatat 6,77 persen dan Kota Mataram 5,30 persen, sementara data Kota Bima masih dalam proses.
Tingginya angka di Lombok Timur menjadi perhatian karena kabupaten itu memiliki jumlah penduduk besar. Hamzi menilai penurunan persentase stunting di daerah tersebut akan memberi kontribusi besar terhadap capaian provinsi.
"Kalau kita keroyok Lombok Timur, bisa turun sampai 15 persen saja, kontribusi penurunan terhadap NTB luar biasa," ujarnya.
Penanganan stunting di NTB dilakukan melalui dua jalur. Intervensi spesifik menjadi tanggung jawab sektor kesehatan dengan kontribusi sekitar 30 persen.
Sasarannya meliputi remaja putri yang mengalami anemia melalui pemeriksaan dan pemberian tablet tambah darah (TTD), ibu hamil dengan kekurangan energi kronis (KEK), serta balita yang mengalami masalah pertumbuhan.
Intervensi sensitif berkontribusi sekitar 70 persen dan melibatkan sektor di luar kesehatan. Fokusnya antara lain penyediaan air bersih, sanitasi layak, pelayanan keluarga berencana (KB), serta perbaikan rumah dan lingkungan.
Menurut Hamzi, sanitasi buruk dan keterbatasan air bersih dapat meningkatkan risiko infeksi berulang yang mengganggu penyerapan nutrisi anak. Karena itu, keterlibatan lintas sektor menjadi kunci untuk menahan laju kenaikan angka stunting di triwulan berikutnya.