MATARAM — Peringatan dini kekeringan meteorologis yang dikeluarkan BMKG mencakup periode 1–10 November 2026. Tingkat kerawanan dibagi tiga kategori: waspada, siaga, dan awas. Provinsi yang masuk peringatan meliputi Banten, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Maluku, Maluku Utara, NTB, NTT, Papua Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Utara.
Di NTB, Kabupaten Bima masuk kategori awas. Adapun di NTT, status serupa berlaku untuk Kabupaten Kupang, Malaka, Rote Ndao, Sabu Raijua, Sumba Timur, Timor Tengah Selatan, dan Kota Kupang.
Status awas juga berlaku di Kabupaten Tangerang (Banten), Situbondo dan Sumenep (Jawa Timur). Di Maluku, wilayah berstatus awas meliputi Kepulauan Tanimbar, Maluku Barat Daya, Maluku Tengah, Seram Bagian Barat, dan Kota Ambon.
Maluku Utara mencatat Kabupaten Kepulauan Sula. Papua Selatan mencakup Kabupaten Merauke. Di Sulawesi Selatan, status awas berlaku untuk Bantaeng, Bulukumba, Jeneponto, dan Kepulauan Selayar. Sulawesi Tenggara meliputi Bombana, Buton, Buton Selatan, dan Buton Tengah.
Stasiun Klimatologi Kelas II D.I. Yogyakarta menempatkan Kabupaten Bantul dan Gunungkidul dalam status waspada untuk periode yang sama. Kepala Stasiun Klimatologi D.I. Yogyakarta, Dr. Mamenun, S.Si., M.Si., mengimbau masyarakat dan pemerintah daerah mengantisipasi dampak cuaca yang lebih kering dari biasanya.
Kabupaten Sleman, Kulon Progo, dan Kota Yogyakarta dilaporkan relatif aman dari ancaman kekeringan meteorologis pada periode tersebut.
Di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Bupati Mudyat Noor menyalurkan bantuan air bersih gratis secara bertahap ke sejumlah desa dan kelurahan. Seluruh bantuan merupakan sumbangan pribadinya.
Mudyat sebelumnya menyalurkan 14 ribu liter air bersih kepada warga Perumahan Pamulang, RT 15, Kelurahan Gunung Seteleng, Kecamatan Penajam, pada Rabu (28/10). Bantuan kembali disalurkan kepada masyarakat Desa Karang Jinawi, Kecamatan Sepaku, Sabtu (31/10), sebanyak 19 ribu liter.
"Alhamdulillah, pembagian air bersih bisa kami salurkan ke sejumlah desa dan kelurahan di PPU. Semoga lebih banyak lagi kawasan yang bisa dijangkau untuk mendapatkan air bersih secara gratis ini," ujar Mudyat.
Ia meminta masyarakat aktif melaporkan jika wilayahnya kesulitan air bersih, baik kepada dirinya, lurah, camat, maupun Pemkab PPU. Selain kesulitan air, warga juga menghadapi dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan.
Ancaman kekeringan agronomis menuntut respons cepat dari petani Lombok Selatan. Masyarakat Sasak memanfaatkan embung dan penampungan air hujan melalui tradisi yang disebut Rangkep.
Peneliti Pertanian Tanaman Pangan BRIN, Dr. Ahmad Suriadi, menjelaskan pembuatan embung berakar dari kondisi geografis setempat yang memiliki curah hujan minim. "Praktik pembuatan embung merujuk pada curah hujan yang minim di Selatan Lombok. Berbeda dengan di Kawasan Utara Lombok yang lebih tinggi. Sehingga praktik pembangunan embung lebih familiar di masyarakat Sasak Lombok Selatan. Belakangan, tujuannya pembangunannya sebagai konservasi air," ungkapnya.
Ahli Hidrologi Mataram, Surana, M.Sc., mencatat Pulau Lombok sempat dijuluki embung country sejak penanganan krisis pertanian era 1970-an. "Jika ditotal, ada 2.000 embung di Lombok, sejak dulu. Ada yang milik pemerintah, desa, kelompok, dan pribadi," terangnya.
Riset BRIN menunjukkan kandungan organik lahan pertanian di Lombok masih menjadi persoalan tersendiri di tengah tekanan kekeringan. Peringatan BMKG berlaku hingga 10 November 2026, dan warga di wilayah berstatus awas diminta menyiapkan cadangan air.