MATARAM — Kabupaten Lombok Timur masih menjadi daerah dengan prevalensi stunting tertinggi di Nusa Tenggara Barat, yakni 19,38 persen. Angka itu disusul Lombok Utara 12,55 persen dan Kabupaten Bima 12,05 persen, berdasarkan data yang dipaparkan Dinas Kesehatan Provinsi NTB dalam Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) NTB 2026 di Gedung Sangkareang, Kamis (29/10/2026).
Secara agregat, capaian Pemprov NTB hingga triwulan kedua berada di 12,5 persen. Angka itu lebih rendah dari target provinsi 2026 sebesar 20,2 persen dan melampaui target nasional 17,2 persen.
Kepala Bappeda Provinsi NTB Baiq Nelly Yuniarti menegaskan penanganan stunting tidak bisa dibebankan pada satu sektor. Identifikasi kebutuhan harus detail agar intervensi tepat sasaran.
"Sekali lagi, identifikasi kebutuhan pada pengentasan stunting harus detail agar intervensi pengentasan stunting berjalan efektif dan juga berbasis data," kata Baiq Nelly dalam rakor tersebut.
Baiq Nelly mengingatkan survei gizi nasional berlangsung April 2027. Sisa waktu diminta dimanfaatkan untuk memperkuat program, terutama di daerah dengan angka stunting tinggi.
"PR kita masih banyak. Semoga di sisa waktu ini kita bisa intervensi, khususnya Kabupaten Lombok Timur kita ditargetkan mampu mengalami penurunan angka stunting secara signifikan," ujarnya.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB dr. Lalu Hamzi Fikri memaparkan fokus penanganan saat ini diarahkan pada identifikasi kebutuhan logistik, pemantauan status gizi, dan peningkatan kebersihan lingkungan. Intervensi diprioritaskan di daerah yang masih berada di zona merah.
Perhatian khusus diberikan kepada 40 desa berdaya yang menjadi lokasi prioritas penurunan stunting.
"Fokus utama saat ini adalah melakukan identifikasi kebutuhan logistik, pemantauan gizi, kebersihan lingkungan, serta intervensi pada daerah yang masih berada di zona merah, tak terkecuali di 40 desa berdaya yang menjadi fokus intervensi stunting," jelas Hamzi Fikri.
Capaian provinsi yang sudah di bawah target tidak membuat pengawasan di tingkat kabupaten dan kota mengendur. Pemprov NTB menilai konsistensi program dan koordinasi lintas sektor tetap menjadi kunci.
Intervensi akan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing wilayah. Harapannya, prevalensi stunting di daerah dengan angka tinggi seperti Lombok Timur bisa turun lebih cepat menjelang survei gizi nasional.