Bank NTB Syariah dan Pemprov Finalkan KUR Rp10 Miliar untuk PMI dan Peserta Magang, Target Putus Rantai Rekrutmen Ilegal

MATARAM — Skema pembiayaan ini hadir di tengah posisi NTB sebagai daerah penyuplai PMI terbesar keempat di Indonesia. Sepanjang 2025, sebanyak 35.215 PMI asal NTB diberangkatkan ke luar negeri, dengan Kabupaten Lombok Timur sebagai penyumbang tertinggi. Pada 2026, jumlah keberangkatan diproyeksikan tetap stabil di kisaran 30 ribu orang, ditambah antusiasme peserta magang luar negeri yang telah menembus angka lebih dari 1.000 orang.

Tiga Pola Pembiayaan yang Disiapkan Bank NTB Syariah

Direktur Pembiayaan Bank NTB Syariah Agus Suhendro menjelaskan, skema KUR PMI dan Magang dirancang fleksibel agar tepat sasaran. Ada tiga pola pembiayaan yang disiapkan:

• Pola Channeling — Bank bekerja sama dengan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) resmi. LPK merekomendasikan calon nasabah, lalu Bank melakukan verifikasi, analisis kelayakan, dan pencairan setelah akad ditandatangani.
• Pola Langsung kepada PMI — Skema ini berbasis kerja sama Bank dengan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI). Dikhususkan bagi calon PMI yang telah terdaftar resmi di BP3MI dan mengantongi visa kerja.
• Pembiayaan Khusus Peserta Magang — Dilaksanakan melalui kerja sama langsung Bank dengan LPK resmi penyalur magang luar negeri. Pembiayaan diberikan bagi peserta yang telah lulus seleksi visa magang.

“Seluruh skema penyaluran wajib patuh pada ketentuan Permenko Bidang Perekonomian, termasuk Permenko Nomor 1 Tahun 2026. Untuk memitigasi risiko pembiayaan bermasalah, pencairan dana baru dilakukan setelah visa resmi terbit,” ujar Agus Suhendro.

Verifikasi Paralel agar Dana Cair Lebih Cepat

Menjawab aspirasi pengelola LPK soal kebutuhan biaya persiapan dokumen dan pelatihan, Bank NTB Syariah menerapkan skema verifikasi paralel. Artinya, proses prescreening, pemeriksaan berkas, dan analisis pembiayaan sudah dilakukan sejak masa pelatihan. Ketika visa resmi keluar, dana langsung bisa dicairkan tanpa menunggu proses administratif tambahan.

Pilot Project Fokus Malaysia untuk PMI dan Jepang untuk Magang

Pada tahap awal, Pemprov NTB menetapkan dua negara tujuan utama. Untuk PMI, Malaysia menjadi prioritas dengan plafon pembiayaan antara Rp10 juta hingga Rp80 juta. Dana digunakan untuk kebutuhan riil keberangkatan seperti paspor, SKCK, BPJS Ketenagakerjaan PMI, pelatihan, medical check-up, tiket pesawat, dan visa kerja.

Sementara untuk peserta magang, Jepang menjadi tujuan dengan plafon pembiayaan antara Rp50 juta hingga Rp70 juta per peserta. Pembiayaan meliputi pelatihan bahasa Jepang standar N3, akomodasi asrama, konsumsi, atribut, asuransi, dan visa magang.

Pengembalian Berbasis Gaji dan Libatkan Keluarga

Untuk menjaga kualitas pembiayaan dan menekan rasio Non-Performing Financing (NPF), Bank NTB Syariah menyiapkan sistem pembayaran berbasis cash flow pemotongan langsung dari gaji pekerja di negara penempatan. Keluarga inti seperti orang tua atau pasangan juga dilibatkan dalam akad pembiayaan agar seluruh pihak memahami hak dan kewajiban secara terbuka, serta mencegah risiko kendala komunikasi di kemudian hari.