Pemerintah resmi mengundur jadwal merger tujuh BUMN Karya ke semester II/2026 demi menyehatkan kondisi finansial masing-masing perseroan sebelum dikonsolidasikan. Keputusan ini bertepatan dengan rilis data kepemilikan publik (free float) empat emiten konstruksi pelat merah, di mana posisi PT Wijaya Karya (Persero) Tbk masih tertahan di level 8,96 persen.
Kementerian BUMN melalui Badan Pengaturan (BP) BUMN memastikan rencana penggabungan usaha atau merger tujuh perusahaan konstruksi pelat merah tidak akan rampung pada Juni 2026. Target penyelesaian konsolidasi besar-besaran ini digeser ke paruh kedua tahun depan untuk memberikan ruang bagi perusahaan melakukan evaluasi fundamental.
Kepala BP BUMN sekaligus Direktur Operasional Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), Dony Oskaria, menyatakan bahwa penundaan ini diperlukan agar proses merger tidak membebani entitas yang akan dibentuk nantinya. Fokus utama saat ini adalah menyehatkan kondisi laporan keuangan tujuh BUMN karya tersebut sebelum resmi dilebur menjadi tiga kekuatan utama.
Ketujuh perusahaan yang masuk dalam radar penggabungan ini meliputi PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT), PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA), PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI), dan PT PP (Persero) Tbk (PTPP). Selain emiten bursa, terdapat pula tiga perusahaan non-terbuka yaitu PT Hutama Karya (Persero), PT Brantas Abipraya (Persero), dan PT Nindya Karya (Persero).
Di tengah rencana besar merger tersebut, laporan bulanan registrasi pemegang efek per April 2026 menunjukkan dinamika kepemilikan publik yang bervariasi. PT PP (Persero) Tbk memimpin dengan persentase saham beredar di publik (free float) paling besar, yakni mencapai 47,15 persen. Angka ini jauh melampaui ketentuan minimum yang ditetapkan regulator.
PT Adhi Karya (Persero) Tbk menyusul dengan posisi free float sebesar 35,63 persen, sementara PT Waskita Karya (Persero) Tbk berada di level 21,71 persen. Namun, sorotan tertuju pada PT Wijaya Karya (Persero) Tbk yang posisi saham publiknya masih tertahan di angka 8,96 persen. Angka tersebut belum bergerak sejak Maret 2026 dan masih berada di bawah ambang batas minimum 15 persen yang ditetapkan Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Batasan 15 persen ini merupakan bagian dari reformasi pasar modal Indonesia untuk meningkatkan likuiditas transaksi di bursa. Ketentuan tersebut juga menjadi parameter penting bagi lembaga penyedia indeks global seperti Morgan Stanley Capital International (MSCI) dalam menilai bobot saham sebuah emiten di pasar regional.
Data Single Investor Identification (SID) hingga akhir April 2026 memperlihatkan respons investor ritel yang beragam terhadap rencana aksi korporasi ini. ADHI mencatatkan pertumbuhan minat paling signifikan dengan penambahan 838 investor baru, sehingga total pemegang sahamnya kini mencapai 44.012 SID.
PTPP juga mencatatkan pertumbuhan tipis sebanyak 11 investor menjadi 38.884 SID. Sebaliknya, Waskita Karya justru kehilangan dua investor menjadi 92.242 SID, sementara jumlah pemegang saham WIKA stagnan di angka 57.137 investor. Pergerakan ini mencerminkan sikap wait and see dari pelaku pasar terhadap proses restrukturisasi keuangan yang sedang berjalan di masing-masing emiten.
Pemerintah berharap, melalui skema merger "7 menjadi 3" ini, spesialisasi masing-masing BUMN karya akan lebih tajam dan efisien. Hutama Karya nantinya diproyeksikan bersinergi dengan Waskita, sementara PTPP akan digabung dengan Adhi Karya. Proses evaluasi mendalam di sisa tahun ini diharapkan mampu memperbaiki struktur modal perusahaan sebelum benar-benar berada di bawah naungan holding Danantara.
Penundaan jadwal merger hingga semester II/2026 menjadi sinyal bahwa pemerintah lebih mengutamakan kualitas neraca keuangan dibandingkan sekadar mengejar target waktu. Bagi para investor, kepastian pemenuhan free float 15 persen dan progres penyehatan utang akan tetap menjadi indikator utama dalam memantau prospek saham konstruksi pelat merah ke depan.