MATARAM — Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum NTB Erbata Sri Muliatini membuka langsung rapat harmonisasi Raperbup Lombok Tengah. Erbata menekankan bahwa setiap pengaturan yang menyangkut keuangan daerah harus disusun cermat, memperhatikan urgensi kebutuhan, kesesuaian regulasi, hingga potensi risiko implementasinya.
Harmonisasi tidak sekadar menyempurnakan rumusan norma. Erbata menyebut proses ini bertujuan memastikan peraturan yang dihasilkan memberi kepastian hukum dan melindungi kepentingan pemerintah daerah maupun masyarakat.
Kepala Kanwil Kemenkum NTB Risman Somantri menegaskan bahwa regulasi yang mengatur hak keuangan dan administrasi wajib punya dasar hukum kuat. Perhitungan di belakangnya juga harus dapat dipertanggungjawabkan.
"Setiap regulasi yang mengatur hak keuangan dan administrasi harus memiliki dasar hukum yang kuat, didukung perhitungan yang dapat dipertanggungjawabkan, serta dirumuskan secara cermat. Dengan demikian, peraturan yang ditetapkan tidak hanya menjawab kebutuhan daerah, tetapi juga memberikan kepastian hukum dan mencegah potensi permasalahan di kemudian hari," tegas Risman.
Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum NTB, Pahittiartik, memaparkan hasil analisis konsepsi yang sebelumnya sudah dituangkan dalam tanggapan tertulis. Ada sejumlah aspek yang menjadi perhatian dalam pembahasan.
Perwakilan Bagian Hukum Kabupaten Lombok Tengah, Yunanto Estika Wardhana, memberi penjelasan soal kondisi kemampuan keuangan daerah dan dasar penghitungan hak keuangan DPRD. Menurutnya, penghitungan telah mengacu pada kertas kerja yang tersedia dan ketentuan yang berlaku.
Sejumlah rumusan akan disesuaikan kembali, termasuk pengaturan dana operasional dan ketentuan peralihan.
Kanwil Kemenkum NTB mengingatkan pentingnya melengkapi dokumen pendukung, khususnya data penghitungan tahun 2025. Selain itu, pemberlakuan peraturan disarankan disesuaikan mulai 1 Januari 2027.
Pilihan waktu itu diambil untuk menghindari persoalan administrasi dan pembayaran akibat perbedaan periode pemberlakuan. Pembahasan juga menyoroti perlunya penyesuaian materi muatan dengan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri.
Dua hal yang diminta diperjelas: rumusan besaran tunjangan serta mekanisme pembayaran dana operasional dan reses. Tujuannya agar tidak menimbulkan multitafsir di kemudian hari.
Rapat ditutup dengan penandatanganan berita acara hasil harmonisasi. Penandatanganan dilakukan Bagian Hukum Kabupaten Lombok Tengah dan Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum NTB.
Lewat harmonisasi ini, Kanwil Kemenkum NTB memastikan pembentukan produk hukum daerah berjalan sesuai prinsip kepastian hukum, kesesuaian norma, dan akuntabilitas. Regulasi yang dihasilkan diharapkan dapat diterapkan tepat dan meminimalkan risiko hukum.