MATARAM — Ancaman siber di Indonesia meningkat drastis dalam enam tahun terakhir. Data BSSN mencatat anomali siber melonjak dari 400 juta pada 2020 menjadi 5,5 miliar pada 2025. Hingga pertengahan 2026, sudah terdeteksi 2,1 miliar anomali.
Kondisi itu mendorong Pemerintah Provinsi NTB, BSSN, dan Universitas Mataram menggelar Kolaborasi Peningkatan Kapabilitas Keamanan Siber Lintas Sektor Wilayah NTB dan Sekitarnya di Ruang Sidang Senat Unram, Selasa (23/6/2026). Forum ini mempertemukan pemerintah kabupaten/kota, perguruan tinggi, dan pemangku kepentingan lain.
Kepala BSSN Nugroho Sulistyo Budi mengungkapkan, sebagian besar insiden keamanan siber justru dipicu human error. Beberapa penyebab yang sering ditemukan antara lain penggunaan kata sandi lemah, pemanfaatan email kedinasan untuk kepentingan pribadi, perangkat terinfeksi malware, hingga penyalahgunaan kecerdasan buatan (AI) untuk phishing dan penipuan digital.
"Menghadapi eskalasi ancaman ini, kami mendorong Provinsi NTB segera membentuk Forum Komunikasi Keamanan Siber dan Sandi Daerah (Forkomsanda) guna memperkuat koordinasi dan ketahanan ekosistem siber secara menyeluruh," kata Nugroho.
Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri menekankan, transformasi digital di lingkungan pemerintahan tidak cukup hanya menghadirkan layanan berbasis aplikasi. Pemerintah wajib memastikan seluruh sistem aman dan mampu melindungi data masyarakat.
"Bagi Provinsi NTB, keamanan siber bukan sekadar urusan teknologi informasi, melainkan bagian penting dari upaya menjaga kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah. Infrastruktur dan aplikasi harus didukung sistem keamanan yang kuat, terintegrasi, dan responsif terhadap berbagai potensi insiden," ujarnya.
Konsep Smart Government, lanjut Indah, harus menghadirkan pelayanan publik yang efektif, responsif, dan dipercaya masyarakat. "Karena itu diperlukan kolaborasi seluruh pihak untuk membangun kapasitas teknis sekaligus budaya kesadaran keamanan digital," tambahnya.
Dalam kegiatan itu, BSSN menyerahkan Surat Tanda Registrasi (STR) Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) kepada Unram dan lima pemerintah kabupaten di NTB. Pemprov NTB juga menerima penghargaan karena seluruh wilayah di NTB telah terhubung dalam sistem TTIS Nasional.
Rektor Universitas Mataram Prof. Sukardi berharap kerja sama ini tidak berhenti pada aspek kelembagaan. "Kami berharap Bapak Kepala BSSN dapat kembali hadir untuk berbagi pengalaman dan melakukan riset bersama," ujarnya.
BSSN dan Unram juga menandatangani Memorandum of Agreement (MoA) melalui Unit Penunjang Akademik Teknologi Informasi dan Komunikasi (UPA TIK). Kerja sama ini diharapkan melahirkan program pendidikan, pelatihan, serta riset keamanan siber yang berkelanjutan bagi mahasiswa dan dosen.