BIMA — Uswatun Hasanah alias Badai NTB dinyatakan terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan penuntut umum. Namun majelis hakim menilai terdapat alasan yang menghapus pemidanaan, sehingga terdakwa dilepas dari segala tuntutan hukum (onslag van alle rechtsvervolging).
Putusan itu tidak serta-merta membebaskan Badai NTB. Majelis menilai perbuatannya masuk kategori pencemaran tertulis lewat sarana teknologi informasi, tetapi menempatkan perbuatan tersebut dalam konteks kepentingan umum.
Dasar hukum yang dipakai adalah Pasal 433 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Pasal itu memberi pengecualian pemidanaan bagi perbuatan pencemaran yang dilakukan untuk kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri.
Narkoba di Bima dan Dompu Jadi Konteks Pertimbangan
Majelis hakim menyoroti persoalan peredaran narkoba yang menjadi perhatian masyarakat di Kota Bima, Kabupaten Bima, dan Kabupaten Dompu. Konteks itu dinilai relevan dengan unggahan yang menjadi objek perkara.
Hakim tidak hanya mengukur akibat pernyataan terhadap kehormatan seseorang. Tujuan dan latar penyampaian informasi ikut ditimbang, termasuk keterkaitannya dengan persoalan yang menyangkut masyarakat luas.
Pertimbangan tersebut menempatkan perkara ini pada wilayah yang lebih luas dari sekadar hubungan pribadi antara pihak yang menyampaikan pernyataan dan pihak yang merasa dirugikan.
Beda Putusan Lepas dan Putusan Bebas
Putusan lepas tidak sama dengan putusan bebas. Dalam putusan bebas, hakim menyatakan perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.
Pada putusan lepas, perbuatan yang didakwakan justru dinyatakan terbukti, tetapi terdapat alasan hukum yang membuat terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana. Konstruksi itulah yang dipakai majelis dalam perkara Badai NTB.
Majelis tidak mengabaikan terpenuhinya unsur dakwaan. Hakim berhenti pada pertanyaan lain: ada atau tidaknya dasar peniadaan pidana dalam perbuatan tersebut.
Kepentingan Umum Bukan Pembenaran Segala Tuduhan
Putusan ini tidak boleh dibaca sebagai izin bebas menuduh siapa pun dengan dalih kepentingan umum. Kebebasan berekspresi tetap terikat pada dasar faktual, konteks, tujuan, dan cara penyampaian informasi.
Kepentingan umum tidak membenarkan tuduhan yang sengaja dibuat tanpa dasar. Sebaliknya, kritik terhadap persoalan publik juga tidak semestinya langsung dipandang sebagai serangan terhadap kehormatan tanpa menguji konteksnya secara menyeluruh.
Di titik itu pengadilan dituntut membedakan kritik sosial, tuduhan pribadi, dan penyampaian informasi yang benar-benar ditujukan untuk kepentingan masyarakat.
Jaksa Ajukan Banding, Pertimbangan Hakim Akan Diuji Lagi
Jaksa Penuntut Umum Syahru Rahman telah menyatakan akan mengajukan banding. Langkah itu membuka ruang pengujian lanjutan atas pertimbangan majelis, terutama penerapan Pasal 433 ayat (3) KUHP dan penilaian terhadap kepentingan umum.
Pada tingkat banding, yang diuji bukan hanya terbuktinya perbuatan pencemaran tertulis. Ketepatan majelis menerapkan dasar peniadaan pidana berdasarkan fakta persidangan juga akan ditelaah.
Perhatian publik kini bergeser ke pengadilan tingkat berikutnya. Di sana, hubungan antara perlindungan kehormatan individu dan kepentingan masyarakat akan dimaknai ulang.
Hukum memang bertugas melindungi kehormatan seseorang. Tetapi hukum juga harus menyediakan ruang bagi warga untuk mengawasi persoalan publik tanpa dihantui ketakutan bahwa setiap kritik berujung pada pemidanaan.