NUSA TENGGARA BARAT — Presiden Prabowo Subianto mengungkap operasi tambang emas tanpa izin yang memproduksi 500 kilogram emas per bulan atau setara 6 ton per tahun, dengan nilai mencapai US$ 800 juta atau hampir Rp 15 triliun. Pengungkapan itu disampaikan dalam malam puncak HUT ke-15 Partai Nasdem di Jakarta Pusat, Rabu (11/11), sebagai bagian dari sorotan terhadap perampokan kekayaan negara.
Tambang mineral emas yang beroperasi tanpa izin tersebut telah berjalan selama delapan tahun. Prabowo menyebut aktivitas itu sebagai salah satu bentuk perampokan kekayaan negara karena tidak membayar pajak, tidak menyetor royalti, dan tidak melaporkan kegiatan usahanya kepada pemerintah.
Dari produksi 500 kilogram per bulan, hitungan pemerintah menghasilkan 6 ton emas per tahun. Dengan harga jual yang berlaku, nilai produksi tambang ilegal itu mencapai US$ 800 juta atau hampir Rp 15 triliun setiap tahun.
Hitung-hitungan untuk Sekolah
Prabowo memakai angka tersebut untuk menunjukkan besarnya potensi yang hilang dari kas negara. Tahun ini pemerintah menargetkan perbaikan 67 ribu hingga 70 ribu sekolah di seluruh Indonesia.
Jika biaya perbaikan rata-rata Rp 1 miliar per sekolah, nilai produksi tambang ilegal selama setahun bisa menambah anggaran untuk memperbaiki 15 ribu sekolah lagi. Indonesia sendiri memiliki 368 ribu sekolah yang tersebar dari kota hingga pelosok.
"Kita punya 368 ribu sekolah, kalau kita mampu perbaiki 70 ribu sekolah, lumayan," ujar Prabowo.
Izin PT Kristalin Ekalestari Dicabut
Penertiban tambang ilegal bukan tanpa contoh. Pemerintah telah mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi PT Kristalin Ekalestari di Papua setelah perusahaan itu terbukti membuka tambang di kawasan hutan tanpa persetujuan penggunaan kawasan hutan (PPKH).
Keputusan itu tertuang dalam Keputusan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 20261012-01-0001 tertanggal 12 Oktober 2026. Ketetapan tersebut membatalkan IUP Operasi Produksi Mineral Logam Emas dan Mineral Pengikutnya milik PT Kristalin Ekalestari.
Pencabutan menindaklanjuti rekomendasi Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) serta permohonan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tertanggal 9 Oktober 2026. Permohonan itu merujuk pada Surat Rekomendasi Menteri Pertahanan selaku Ketua Pengarah Satgas PKH Nomor R-2070/PKH-RAH/08/2026 tertanggal 31 Agustus 2026.
Verifikasi Lapangan di Nabire
Menteri Investasi Rosan Roeslani menyatakan hasil verifikasi lapangan Satgas PKH di Kabupaten Nabire, Papua Tengah, membuktikan PT Kristalin Ekalestari membuka tambang di dalam kawasan hutan tanpa PPKH, baik di dalam maupun di luar wilayah izin usahanya.
"Kepatuhan terhadap hukum adalah hal mutlak yang tidak bisa ditawar. Setiap aktivitas usaha pertambangan di Indonesia harus beroperasi sesuai koridor hukum, memegang persetujuan lingkungan dan kehutanan yang sah, serta menghormati batasan konsesi yang telah ditetapkan," kata Rosan dalam siaran pers pada Jumat (23/10).
Dampaknya, seluruh Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) PT Kristalin Ekalestari seluas 3.500 hektare dikembalikan kepada penguasaan negara untuk diserahkan kepada Pemerintah Republik Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Meski izinnya dicabut, PT Kristalin Ekalestari tetap wajib menyelesaikan seluruh kewajiban yang masih tertunggak. Perusahaan juga harus menuntaskan tanggungan fasilitas kepabeanan atau impor peralatan dan mesin bila ada, serta memenuhi seluruh hak ketenagakerjaan sesuai aturan yang berlaku.
Siapa PT Kristalin Ekalestari
PT Kristalin Ekalestari merupakan perusahaan swasta yang bergerak di bidang pertambangan emas dan pengolahan logam mulia. Kegiatan tambangnya berlokasi di kawasan Sungai Musairo, Distrik Makimi, Kabupaten Nabire, Papua Tengah, sekitar 60 kilometer dari pusat Kota Nabire.
Selain eksplorasi dan penambangan emas, perusahaan menjalankan pemurnian emas untuk menghasilkan produk logam mulia dan mencantumkan perdagangan emas sebagai salah satu lini bisnisnya. Situs resmi perusahaan mengklaim kapasitas volume produksi tahunan fasilitas pemurnian lebih dari 2,5 ton.
Pengungkapan Prabowo menambah tekanan publik terhadap tata kelola sektor tambang, terutama setelah pencabutan izin PT Kristalin Ekalestari. Bagi pemerintah, angka Rp 15 triliun per tahun dari satu tambang ilegal menjadi ukuran seberapa besar penerimaan negara yang bocor akibat aktivitas tanpa izin.