MATARAM — Wakil Ketua Komisi X DPR RI itu menegaskan dorongan tersebut murni aspirasi kader, bukan keputusan resmi partai. PKB, kata dia, tetap menyerahkan proses pengisian jabatan wakil presiden kepada mekanisme konstitusional yang berlaku.
Presiden Prabowo Subianto memiliki waktu maksimal 14 hari untuk menentukan dan mengirimkan dua nama calon wakil presiden ke MPR RI. Lalu Hadrian meminta publik menunggu hasil keputusan presiden.
Alasan Kader PKB Ingin Cak Imin Mendampingi Prabowo
Menurut Lalu Hadrian, harapan itu wajar muncul dari basis kader. Cak Imin merupakan ketua umum yang selama ini menjadi rujukan politik seluruh struktur PKB di daerah.
"Sampai hari ini belum. Tapi kalau ditanya PKB sendiri, ya tentu kami kepinginnya Pak Muhaimin Iskandar tentunya ya," ujar Lalu Hadrian.
Dia menambahkan, PKB tetap berpegang pada prinsip sami'na wa atho'na terhadap ketua umum. Apa pun keputusan Cak Imin, seluruh kader akan mengawal dan mengamankan.
"Ya sekali lagi kalau ditanya PKB ya tentu kami kepinginnya Pak Muhaimin Iskandar tentunya, kan. Tapi PKB prinsipnya sami'na wa atho'na terhadap ketua umum. Ketua umum memutuskan apa dan siapa kami sebagai prajurit tentu akan mengamankan," tegasnya.
Komunikasi Politik Antarpimpinan Partai Sudah Berjalan
Lalu Hadrian menyebut komunikasi politik dengan para pimpinan partai politik sudah mulai berproses membahas pengisian jabatan wakil presiden. Namun dia tidak merinci partai mana saja yang sudah diajak bicara.
Legislator asal NTB itu menilai Presiden Prabowo akan memilih sosok terbaik sebagai pendampingnya. Penentuan akhir sepenuhnya berada di tangan kepala negara.
"Tapi ya kembali lagi bahwa ini masih berproses, kemudian tentu sesuai dengan regulasi diberikan kesempatan kepada Bapak Presiden selama maksimal 14 hari untuk menentukan atau mengirim dua calon wakil presiden beliau, ya kita tunggu saja," katanya.
Imbauan Jaga Kondusivitas di Tengah Dinamika Politik
Di luar pembahasan bursa calon wakil presiden, Lalu Hadrian menekankan pentingnya situasi politik yang kondusif. Stabilitas keamanan nasional dinilai menjadi syarat agar roda pemerintahan berjalan optimal.
Dia mengimbau seluruh elemen masyarakat melaksanakan kegiatan sehari-hari dengan aman dan nyaman. Program pembangunan yang telah disepakati bersama DPR RI juga harus tetap berjalan tanpa gangguan.
"Yang terpenting hari ini bagaimana negara kita kondusif, bagaimana seluruh program-program pemerintah yang sudah ditetapkan bersama kami di DPR RI bisa berjalan dengan baik. Masyarakat bisa melaksanakan kegiatan sehari-hari dengan aman dan nyaman, itu yang terpenting," pungkasnya.