LOMBOK TIMUR — Program keringanan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 2026 hadir lewat empat bentuk keringanan yang bisa dimanfaatkan wajib pajak di Lombok Timur. Bupati Haerul Warisin menyebut kebijakan ini sebagai kesempatan yang perlu dipakai sebaik-baiknya oleh masyarakat.
Empat Keringanan yang Diberikan
Pemerintah Provinsi NTB melalui Pergub Nomor 30 Tahun 2026 menyiapkan empat kemudahan bagi pemilik kendaraan. Rinciannya:
- Penghapusan seluruh denda keterlambatan pajak kendaraan bermotor.
- Diskon PKB hingga 10 persen bagi masyarakat yang membayar mulai 3 bulan sebelum jatuh tempo.
- Pembebasan tunggakan di atas 5 tahun untuk kendaraan dengan tunggakan melewati lima tahun.
- Diskon 50 persen untuk mutasi masuk bagi kendaraan dari luar daerah yang berpindah ke Provinsi NTB.
Berlaku Sampai 31 Maret 2027
Bupati menegaskan masa berlaku program tidak panjang. "Program ini berlaku mulai tanggal 6 November 2026 sampai dengan 31 Maret 2027," kata Haerul Warisin.
Warga diminta segera mendatangi kantor Samsat terdekat sebelum batas waktu berakhir. Ia menekankan kesempatan ini tidak akan menunggu.
Pajak Kembali ke Warga Lewat Pembangunan
Haerul Warisin mengaitkan kepatuhan membayar pajak dengan manfaat yang diterima masyarakat. Menurutnya, pajak yang dibayarkan akan kembali dalam bentuk pembangunan dan peningkatan pelayanan publik.
"Mari kita tingkatkan kesadaran kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor, karena pajak yang kita bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan dan peningkatan pelayanan publik," ujarnya.
Ia juga meminta warga tidak melewatkan program ini. "Segera manfaatkan program keringanan pajak ini dan kunjungi kantor Samsat terdekat. Jangan lewatkan kesempatan ini, mari kita bersama wujudkan Lombok Timur yang sejahtera, maju, adil, religius, dan transparan," pungkas Bupati.
Empat Skema Keringanan, Satu Pintu di Samsat
Seluruh pengurusan keringanan dilakukan di kantor Samsat. Warga Lombok Timur yang menunggak pajak, ingin memutasi kendaraan dari luar daerah, atau ingin membayar lebih awal bisa memilih skema yang sesuai.
Pemerintah Kabupaten Lombok Timur berharap program ini mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak sekaligus meringankan beban masyarakat di tengah kebutuhan rumah tangga yang terus berjalan.