MATARAM — Permintaan evaluasi itu disampaikan Sambirang dalam ulasannya yang diterima awak media di Mataram, Senin 19 Oktober 2026. Politikus yang juga mahasiswa doktoral UIN Mataram ini menyoroti perdebatan antara mantan Bupati Lombok Timur Ali Bin Dachlan yang mempertanyakan manfaat ekonomi MotoGP, dengan penjelasan pemerintah bahwa kerugian penyelenggara tidak serta-merta berarti daerah merugi.
Menurut Sambirang, keberhasilan MotoGP tidak bisa hanya diukur dari keuntungan atau kerugian perusahaan penyelenggara, maupun besarnya perputaran uang selama acara berlangsung.
“Persoalan mendasarnya bukan sekadar apakah penyelenggara mengalami keuntungan atau kerugian, ataupun seberapa besar perputaran uang yang terjadi selama MotoGP. Pertanyaan yang lebih penting adalah seberapa besar manfaat bersih yang dihasilkan bagi masyarakat, siapa yang menikmatinya, dan apakah manfaat tersebut sebanding dengan sumber daya yang digunakan,” kata Sambirang.
Angka Rp 5 Triliun Tidak Otomatis Bukti Manfaat Bersih
Angka dampak ekonomi yang besar, kata Sambirang, tidak otomatis membuktikan MotoGP telah memberikan manfaat bersih yang optimal. Perhitungan harus mempertimbangkan kebocoran ekonomi, biaya penyelenggaraan, dukungan pemerintah, dampak lingkungan, serta biaya peluang penggunaan anggaran publik.
Ia menjelaskan evaluasi perlu memakai tiga pendekatan sekaligus: kinerja keuangan penyelenggara, analisis dampak ekonomi, serta analisis biaya dan manfaat ekonomi atau cost-benefit analysis.
Tiga Neraca yang Diusulkan untuk Menguji Manfaat MotoGP
Sambirang mengusulkan tiga neraca evaluasi sebagai pegangan. Pertama, neraca keuangan penyelenggara. Kedua, neraca manfaat ekonomi bagi masyarakat. Ketiga, neraca kontribusi fiskal terhadap pemerintah daerah.
- Neraca keuangan penyelenggara — memetakan pendapatan dan beban langsung ajang, termasuk dukungan anggaran pemerintah yang menyertainya.
- Neraca manfaat ekonomi masyarakat — mengukur manfaat bersih yang benar-benar diterima warga, bukan hanya perputaran uang selama acara.
- Neraca kontribusi fiskal — menghitung tambahan penerimaan pajak daerah dan membandingkannya dengan biaya layanan publik serta dukungan anggaran.
UMKM hingga Nelayan Harus Jadi Bagian Utama Rantai Ekonomi
Sambirang menekankan masyarakat lokal harus menjadi bagian utama dari rantai ekonomi MotoGP. Pelaku UMKM, petani, nelayan, industri kreatif, dan penyedia jasa lokal mesti memperoleh peluang usaha yang berkelanjutan.
Selain manfaat ekonomi, pemerintah juga perlu mengukur tambahan penerimaan pajak daerah dan membandingkannya dengan biaya layanan publik serta dukungan anggaran yang berkaitan dengan penyelenggaraan.
“Harus kita akui bahwa MotoGP Mandalika telah menunjukkan kemampuannya menarik perhatian dunia. Ini berkah luar biasa!” ujarnya.
Kendati begitu, ia menegaskan potensi itu harus diterjemahkan menjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan nilai tambah ekonomi daerah. Sambirang mendorong hasil evaluasi dipublikasikan secara terbuka agar masyarakat dapat menilai manfaat MotoGP secara objektif.
