DOMPU — Capaian pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Dompu dari sektor retribusi parkir berjalan lambat. Hingga Agustus 2026, realisasi baru menyentuh Rp40,2 juta dari target Rp496 juta, atau setara 8,11 persen.
Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Dompu, Ir. H. Fakhrurrazi, mengungkapkan persoalan utama ada pada pola setoran petugas di lapangan. Sebab, pemungutan parkir saat ini melibatkan pihak ketiga perorangan yang tersebar di sejumlah titik.
Petugas Sering Tak di Tempat Saat Penagihan
Fakhrurrazi menyebut jajarannya kerap kesulitan menjemput setoran harian. Saat petugas datang ke lokasi parkir, penarik retribusi sering kali tidak berada di tempat.
“Ini sering dialami petugas kami saat menagih uang parkir. Karena petugas yang menarik parkir kita gunakan pihak ketiga dari orang per orang. Sehingga realisasi retribusi parkir cenderung kecil,” katanya, Selasa (18/8).
Target Naik Tajam, Titik Parkir Bertambah
Target retribusi parkir tahun ini memang melonjak signifikan dibandingkan 2025. Tahun lalu, pagu hanya Rp92 juta dan berhasil direalisasikan hingga Rp98 juta dari 34 titik parkir.
Memasuki 2026, jumlah titik pemungutan ditambah menjadi 46 lokasi. Namun, penambahan ini belum sepenuhnya mendongkrak penerimaan karena masih membutuhkan penyesuaian dan penataan di lapangan.
Kontras dengan Retribusi Pelabuhan Soro Kempo
Di tengah lesunya retribusi parkir, sektor lain justru menunjukkan kinerja positif. Penerimaan retribusi pelayanan kepelabuhanan di Pelabuhan Soro Kempo tercatat mencapai Rp338,263 juta atau 60,24 persen dari target Rp561,550 juta.
Kepala Pelabuhan Soro Kempo, Anshar, SH., menilai capaian itu sudah maksimal di tengah persaingan distribusi komoditas, khususnya jagung. Pola pengiriman jagung dari Dompu kini berubah—tidak lagi didominasi tiga pemilik gudang besar di wilayah Manggelewa.
Banyak gudang kecil dan pengusaha yang langsung menyerap jagung petani menggunakan kendaraan besar, lalu mengirimnya ke Pulau Jawa melalui jalur darat. “Sehingga pemanfaatan jasa kepelabuhan melalui pengiriman barang melalui laut berkurang,” ungkapnya.
Meski begitu, pihaknya terus mendorong pengusaha agar tetap memanfaatkan Pelabuhan Kempo untuk bongkar muat barang, baik pengiriman komoditas keluar daerah maupun mendatangkan barang ke Dompu. “Jasa kepelabuhanan itulah yang kita setorkan ke kas daerah sebagai PAD,” jelasnya.
