22 dari 31 Paket Pengadaan Pemprov NTB Senilai Rp 37,29 Miliar Masih Berproses, Dikejar Rampung November

Penulis: Taufik Rahman  •  Kamis, 12 November 2026 | 08:46:31 WIB
Kepala Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Biro PBJ Setda NTB Suherman menyampaikan progres pengadaan paket pekerjaan pemerintah provinsi.

MATARAM — Kepala Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Biro PBJ Setda NTB Suherman menyatakan pihaknya mengejar penyelesaian seluruh paket sebelum tenggat akhir tahun. Dari 31 paket pekerjaan, nilai HPS ditetapkan Rp 36,51 miliar, sedangkan paket yang telah berkontrak menghasilkan efisiensi anggaran Rp 2,04 miliar.

Sembilan paket yang sudah selesai bersumber dari APBD Murni 2026. Adapun 22 paket lainnya masuk dalam APBD Perubahan 2026 dan baru mulai diproses, terutama melalui metode e-purchasing.

E-Purchasing Dominasi Jumlah Paket, Seluruhnya Masih Tahap Pemilihan

Metode e-purchasing menjadi skema dengan paket terbanyak, yakni 17 paket. Nilai pagunya mencapai Rp 14,75 miliar dengan HPS Rp 14,65 miliar, dan seluruhnya masih dalam proses pemilihan penyedia.

"Ini yang bisa kita pastikan itu ada sembilan yang sudah clear. Yang lainnya sedang berproses semua, terutama e-purchasing ini. Karena baru masuk semua setelah APBD Perubahan," jelas Suherman, Rabu (11/11).

Empat Skema Pengadaan, Seleksi Catat Efisiensi Terbesar Rp 1,71 Miliar

Berdasarkan metode pemilihan, pengadaan terbagi ke dalam empat skema. Tender mencakup lima paket dengan pagu dan HPS masing-masing Rp 5,60 miliar. Seluruh paket sudah masuk tahap pelaksanaan dengan nilai kontrak Rp 5,28 miliar, menghasilkan efisiensi Rp 327,93 juta.

Tender cepat juga berjumlah lima paket dengan pagu dan HPS masing-masing Rp 5,61 miliar. Seluruhnya masih dalam tahapan pemilihan penyedia.

Skema seleksi mencakup empat paket dengan pagu Rp 11,31 miliar dan HPS Rp 10,63 miliar. Seluruh paket sudah masuk tahap pelaksanaan dengan nilai kontrak Rp 9,59 miliar. Skema ini mencatat efisiensi terbesar, yakni Rp 1,71 miliar.

Dampak ke Warga Menunggu Rampungnya Kontrak

Percepatan proses pemilihan penyedia menjadi kunci agar pekerjaan bisa dieksekusi sebelum tahun anggaran berakhir. Paket yang belum berkontrak, terutama dari kelompok e-purchasing dan tender cepat, belum memiliki kepastian jadwal pelaksanaan.

Biro PBJ Setda NTB belum merinci paket mana saja yang masuk kategori mendesak. Suherman hanya memastikan seluruh proses berjalan sesuai tahapan pengadaan yang berlaku.

Reporter: Taufik Rahman
Sumber: lombokpost.jawapos.com This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.
Back to top