Pencarian

Pemprov NTB Kebut Pencairan Rp36,11 Miliar Bantuan Desa Berdaya, Baru 1.000 dari 5.162 KK yang Terima Transfer

Selasa, 10 November 2026 • 11:16:02 WIB
Pemprov NTB Kebut Pencairan Rp36,11 Miliar Bantuan Desa Berdaya, Baru 1.000 dari 5.162 KK yang Terima Transfer
Pemprov NTB mempercepat pencairan bantuan modal usaha Rp7 juta per keluarga melalui program Desa Berdaya Transformatif.

MATARAM — Penyaluran bantuan modal usaha Rp7 juta per keluarga itu dilakukan bertahap mengikuti kelengkapan administrasi dari masing-masing kabupaten dan kota. Dua wilayah sudah rampung 100 persen, yakni Kabupaten Lombok Barat dan Kota Mataram, yang jumlah penerimanya relatif sedikit sekitar 400 KK.

Di luar dua daerah itu, proses masih berjalan. Bantuan mulai disalurkan ke Lombok Timur pada Jumat lalu, sementara sekitar 600 Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dari wilayah Sumbawa dan Bima masuk pada akhir pekan untuk diproses lebih lanjut.

Gangguan Sistem dan SPJ Hambat Pencairan

Masyhuri mengakui pencairan pada Jumat lalu tidak berjalan maksimal akibat gangguan sistem dan persoalan administrasi SPJ. Meski begitu, ia optimistis jumlah penerima bertambah signifikan pada Senin ini.

"Kalau tidak ada gangguan, sebenarnya bisa lebih banyak. Hari ini bisa dimaksimalkan hampir 2.000 KK yang sudah ditransfer," ungkapnya.

Pemprov NTB juga mulai membagikan buku tabungan lewat pihak bank agar penerima bisa langsung mengakses dana. "Insyaallah besok segera kita bagikan buku tabungannya dari bank. Kalau transfer ke rekeningnya, per hari Jumat kemarin sudah masuk Rp7 miliar," jelas Masyhuri.

Dana Rp7 Juta Terikat Proposal, Tidak Boleh Dipakai Bebas

Bantuan tidak bisa digunakan di luar kebutuhan usaha yang diajukan. Setiap keluarga wajib menyusun proposal sebagai dasar penggunaan anggaran, dengan pendampingan desa terutama bagi warga kelompok desil satu dan dua yang terkendala kemampuan baca tulis.

"Peruntukan anggaran Rp7 juta ini tergantung dari proposal. Kesepakatan kita, belanjanya sesuai dengan apa yang ada di proposal. Tidak boleh berbeda," tegasnya.

Dari proposal yang masuk, sektor peternakan menjadi bidang usaha paling dominan dengan penerima lebih dari 3.000 KK. Bantuan juga diarahkan ke perdagangan kebutuhan sehari-hari, jasa seperti salon dan pangkas rambut, perikanan, hingga pertanian, termasuk untuk pengadaan sarana dan prasarana usaha.

Pengawasan Berlapis, Monitoring Lapangan Mulai Desember

Pemprov NTB menyiapkan skema pendampingan dan pengawasan berlapis. Pendamping desa mengawal langsung keluarga penerima manfaat, sementara OPD teknis turun sesuai bidang usaha yang dikembangkan.

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Kelautan dan Perikanan, serta perangkat daerah terkait akan mengerahkan penyuluh dan tenaga pendamping untuk membina penerima.

"Kita akan monitor langsung. Nanti Desember sudah mulai jalan monitoring, supaya tidak salah arah. Kalau uangnya sudah digunakan, harus kita monitor," kata Masyhuri.

Program Desa Berdaya Transformatif akan dievaluasi setelah dua tahun berjalan, tepatnya pada 2028, sebagai bagian dari masa graduasi untuk menilai perkembangan usaha dan kemandirian ekonomi keluarga sasaran. Pemprov NTB berharap bantuan modal itu tidak sekadar habis dibelanjakan, tetapi menjadi sumber penghasilan berkelanjutan bagi warga penerima.

Follow lensasumbawa.com

Add this site to your preferred sources on Google

Add to preferred sources
Bagikan
Sumber: radarlombok.co.id

This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.

Berita Lainnya

Indeks

Pilihan

Indeks

Berita Terkini

Indeks