MATARAM — Rencana pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Sumbawa masuk tahap lelang lokasi di kawasan Pelabuhan Badas. Wakil Gubernur NTB Indah Damayanti Putri menyatakan pembangunan akan dilakukan secara berjenjang mengikuti aturan yang berlaku.
Indah menyampaikan hal itu saat berkunjung ke Sentra Paramitha Mataram, Senin (9/11/2026). Menurutnya, Sekolah Rakyat adalah bentuk sinergi pemerintah provinsi dengan kementerian untuk memastikan anak-anak kembali bersekolah.
"Sekolah rakyat ini ingin memastikan semangat dan dapat membuat anak-anak betah, karena tidak mudah membuat mereka yang sebelumnya tidak sekolah. Karena itu butuh dorongan yang baik dari guru dan kita semua," kata Umi Dinda, sapaan akrabnya.
Ahmad Masyhuri memerinci persebaran Sekolah Rakyat di sejumlah kabupaten/kota. Lombok Barat mengusulkan lokasi di Kuripan, Lombok Tengah di Beber, dan Lombok Timur di Sakra. Untuk Sumbawa, lokasi di Pelabuhan Badas sedang dilelang untuk pembangunan tahun depan.
Kota Mataram, Kota Bima, dan Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) belum memiliki lokasi. Dompu sudah mengusulkan tetapi belum tuntas, sementara Kabupaten Bima diarahkan ke Pandai.
"Yang akan segera dibangun di kabupaten Sumbawa, Kota Mataram, Kota Bima dan KSB belum ada lokasi," kata Masyhuri.
Kendala utama muncul di Lombok Barat dan Lombok Timur, yakni status tanah yang belum selesai. Sebagian lahan masuk kategori Lahan Sawah Dilindungi (LSD), Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B), dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).
Masyhuri menyebut lahan yang berstatus tanah provinsi tidak bermasalah dari sisi lokasi. Proses penyelesaian status lahan masih berjalan.
"Kalau itu tanah provinsi tidak ada masalah dengan lokasinya, tapi ini sedang kita proses," lanjutnya.
Pemprov NTB mengusulkan kuota hingga 2.500 siswa bagi anak-anak Pekerja Migran Indonesia (PMI). Usulan itu masih dibahas dengan kementerian terkait dan belum ada keputusan final.
"Belum sampai sana, sekarang baru diusulkan dulu. Berapa nanti yang disetujui kementerian, kita belum tahu. Kita inginnya 2.500 kuota, bisa tidak, karena di pusat juga belum kita tahu. Nanti kita sesuaikan dengan kuota yang disetujui," terang Masyhuri.
Meski anak PMI mendapat perhatian lewat kebijakan afirmasi, syarat utama penerimaan Sekolah Rakyat tetap mengacu pada kategori desil satu dan dua. Anak PMI yang berada di atas ketentuan itu belum bisa diprioritaskan sebagai penerima manfaat.
Sekolah Rakyat yang diawali di Kabupaten Lombok Timur tetap terbuka bagi anak dari kabupaten/kota lain. Setiap daerah dinilai punya persoalan sosial dan pendidikan berbeda, sehingga pendekatannya disesuaikan dengan kebutuhan wilayah masing-masing.