DPRD Lombok Utara Desak Penertiban Sepeda Listrik di Tiga Gili, Keluhan Wisatawan Asing Jadi Pemicu

Penulis: Prayoga Santana  •  Minggu, 08 November 2026 | 08:46:01 WIB
DPRD Lombok Utara mendorong penertiban sepeda listrik di kawasan Tiga Gili.

LOMBOK UTARA — Keluhan wisatawan asing soal maraknya sepeda listrik di kawasan Tiga Gili mendapat respons dari DPRD Kabupaten Lombok Utara. Politikus Fraksi Golkar itu menegaskan pemerintah daerah melalui organisasi perangkat daerah terkait harus segera mengambil langkah penertiban.

Menurut Darmaji, keluhan yang disampaikan sejumlah wisatawan asing secara terbuka melalui medsos merupakan bentuk ketidaknyamanan. Karena itu, persoalan tersebut dinilai perlu segera direspons agar tidak mengganggu kenyamanan berwisata di kawasan destinasi internasional itu.

Belum Ada Aturan Spesifik soal Sepeda Listrik di Tiga Gili

Darmaji menyoroti penggunaan sepeda listrik di kawasan Tiga Gili yang belum diatur secara spesifik. Kawasan tersebut merupakan destinasi wisata internasional dengan karakteristik lingkungan dan transportasi yang berbeda dari wilayah daratan.

“Keluhan yang disampaikan sejumlah wisatawan asing secara terbuka melalui medsos adalah bentuk ketidaknyamanan,” ungkap Darmaji.

Kondisi itu, kata dia, membuat pemerintah daerah belum bisa secara tegas melarang penggunaan sepeda listrik. Diperlukan pengaturan yang mempertimbangkan karakter kawasan dan kearifan lokal masyarakat setempat.

“Sebagai objek wisata dunia, kami memandang perlu bagi Pemda untuk menyusun pengaturan secara bijak. Karena di Gili sendiri ada kearifan lokal yang disepakati oleh masyarakat setempat,” jelasnya.

Dampak ke Usaha Sewa Sepeda Konvensional

Darmaji juga mengingatkan, penggunaan sepeda listrik yang tidak tertata berpotensi memengaruhi kenyamanan wisatawan. Selain itu, keberadaannya bisa berdampak terhadap usaha penyewaan sepeda konvensional yang selama ini menjadi salah satu sumber ekonomi masyarakat setempat.

Dua dampak itu menjadi alasan tambahan bagi DPRD Lombok Utara untuk mendorong adanya aturan yang jelas. Penertiban diharapkan tidak mematikan usaha warga yang sudah berjalan lama di kawasan Tiga Gili.

Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari pemerintah kabupaten soal jadwal penyusunan aturan maupun bentuk penertiban yang akan diterapkan di kawasan Tiga Gili.

Reporter: Prayoga Santana
Sumber: lombokpost.jawapos.com This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.
Back to top