MATARAM — Pemprov NTB menegaskan bahwa integrasi data lintas sektor bukan lagi sekadar wacana. Gubernur Lalu Muhamad Iqbal menyebut keterhubungan dengan kementerian pusat sudah berjalan langsung, bukan melalui pelaporan manual.
“Ini sudah langsung terhubung,” kata Iqbal saat temu media usai peluncuran Dashboard Eksekutif Provinsi NTB di Mataram, Selasa (3/11).
Peluncuran dashboard menjadi penanda bahwa NTB Satu Data kini punya antarmuka yang bisa dipakai kepala daerah memantau pembangunan. Duta Besar Australia untuk Indonesia Roderick Bruce Brazier hadir langsung dalam acara tersebut.
Penguatan integrasi ditempuh melalui pengembangan interoperability atau keterhubungan antarsistem. Prosesnya berlangsung dua tahun terakhir dengan dukungan Program SKALA dari Pemerintah Australia.
Sebelumnya, sumber data NTB Satu Data hanya berasal dari lingkup pemerintah provinsi. Kini cakupannya melebar ke sumber data di tingkat pusat.
“Ini menjadikan NTB Satu Data sebagai salah satu rumah data terlengkap di antara provinsi di Indonesia,” ujar Iqbal.
Klaim itu diperkuat penilaian Bappenas. NTB berada pada peringkat tertinggi dalam hal keterhubungan data dengan pemerintah pusat.
Dashboard Eksekutif menyajikan ringkasan data lintas sektor untuk membantu pimpinan daerah memantau perkembangan pembangunan. Platform ini juga dirancang menjadi bahan pengambilan keputusan.
Melalui dashboard, kepala daerah dapat memantau program pembangunan daerah yang berjalan. Mulai dari perkembangan program Desa Berdaya, jumlah bantuan yang telah ditransfer, hingga progres pelaksanaannya.
Informasi sektor kesehatan juga mulai dapat diakses, termasuk jenis penyakit yang paling banyak terjadi di masyarakat. Data itu tersaji tanpa perlu menunggu laporan berkala dari dinas.
Pemprov NTB menargetkan penyusunan kebijakan dan keputusan pembangunan semakin mengandalkan data terintegrasi. Arah pengembangannya jelas: kebijakan berbasis bukti.
“Jadi arah pengembangan sistem ini adalah membangun kebijakan berbasis bukti atau evidence-based policy,” tegas Iqbal.
Dengan 800 item data yang sudah terhubung ke 10 kementerian, ruang bagi kebijakan yang mengandalkan asumsi makin sempit. Keputusan pembangunan di NTB diarahkan berpijak pada angka yang bisa ditelusuri sumbernya.