NUSA TENGGARA BARAT — Ketua Umum HKI Indonesia, Akhmad Ma'ruf Maulana, mengaku sudah menerima banyak laporan dari anggota terkait pemadaman yang terjadi belakangan ini. Ia menekankan, meskipun gangguan teknis pada sistem kelistrikan skala besar bisa dimaklumi, respons perbaikan dan mitigasi ke depan harus lebih cepat dan terukur.
HKI tidak hanya bicara lewat rilis. Organisasi ini resmi melayangkan surat kepada Menteri ESDM dengan tembusan ke Dirut PLN serta seluruh gubernur di Indonesia. Isinya mendesak evaluasi menyeluruh dari hulu ke hilir: pembangkit, transmisi, distribusi, hingga cadangan daya.
"Kami meminta agar proses evaluasi berjalan menyeluruh, langkah perbaikan dilakukan secepat mungkin, dan mitigasi ke depan semakin kuat," ujar Ma'ruf dalam keterangannya, Kamis (17/4).
Menurut Ma'ruf, pemadaman dalam durasi tertentu bukan sekadar soal lampu mati. Gangguan listrik bisa menghentikan mesin pabrik, mengacaukan rantai distribusi barang, hingga menunda pengiriman ke pembeli di luar negeri. Risiko ini dinilai sangat krusial di tengah pemerintah yang tengah gencar mendorong hilirisasi dan pembangunan pusat data (data center).
"Keandalan listrik menjadi salah satu pertimbangan utama investor ketika menentukan lokasi investasi. Kepastian pasokan energi memberikan rasa aman bagi dunia usaha dalam merencanakan ekspansi maupun pengembangan usaha jangka panjang," katanya.
HKI meminta kawasan industri mendapat prioritas penanganan saat terjadi gangguan. Alasannya, kawasan ini adalah pusat produksi, ekspor, dan penyerapan tenaga kerja yang kontribusinya besar terhadap perekonomian nasional.
Organisasi ini juga mendorong percepatan pembangunan sistem cadangan listrik, peningkatan kapasitas jaringan, dan pembangunan gardu induk di kawasan yang berkembang pesat. Selain itu, HKI mengusulkan pemanfaatan teknologi pemantauan sistem yang lebih modern agar gangguan bisa dideteksi lebih dini.
Dalam jangka panjang, HKI menilai perlu ada ruang lebih luas bagi pengembangan pembangkit mandiri (captive power) dan energi baru terbarukan (EBT) di kawasan industri. Pembentukan Wilayah Usaha Ketenagalistrikan (Wilus) juga dinilai bisa memperkuat ketahanan energi nasional.
"Pertumbuhan industri Indonesia akan terus meningkatkan kebutuhan energi. Sistem kelistrikan nasional perlu terus diperkuat agar mampu mengimbangi kebutuhan dunia usaha dan menjaga daya saing Indonesia sebagai tujuan investasi," tutup Ma'ruf.