MATARAM — Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Mataram memulai persiapan Sensus Ekonomi 2026 dengan menerjunkan 306 petugas ke lapangan. Pendataan akan berlangsung selama dua setengah bulan, menyasar 50.000 hingga 60.000 unit usaha—dari pedagang kaki lima (PKL) hingga perusahaan besar.
Kepala BPS Kota Mataram, M. Reza Nugraha Kusumowinoto, mengatakan sensus ini bertujuan mendapatkan gambaran terbaru struktur ekonomi daerah. Seluruh pelaku usaha, termasuk yang tidak memiliki tempat permanen, menjadi sasaran pendataan.
“Kami ingin mendapatkan gambaran terbaru struktur ekonomi Kota Mataram. Karena itu seluruh pelaku usaha akan menjadi sasaran pendataan,” ujar Reza, Senin (25/5/2026).
Petugas akan menggunakan metode door-to-door untuk mendatangi langsung lokasi usaha masyarakat. BPS memastikan aktivitas usaha yang sifatnya sementara atau bongkar-pasang, seperti PKL, tetap terdata melalui rumah tangga pelaku usahanya.
“Petugas akan mendatangi langsung lokasi usaha masyarakat. Untuk pedagang yang sifatnya sementara atau bongkar-pasang seperti PKL, pendataan dilakukan melalui rumah tangga pelaku usahanya,” katanya.
Bagi perusahaan besar, BPS menyiapkan sistem pendataan berbasis digital melalui metode Computer Assisted Web Interview (CAWI). Metode ini memungkinkan pelaku usaha memberikan data secara mandiri dan lebih efisien.
“Pendataan berbasis web ini kami siapkan untuk mempermudah pelaku usaha besar dalam memberikan data secara mandiri,” jelas Reza.
Asisten II Setda Kota Mataram, Miftahurrahman, menekankan pentingnya sensus ini bagi pembangunan daerah. Kota Mataram saat ini mencatat pertumbuhan ekonomi tertinggi di NTB, mencapai 5,43 persen pada 2025.
“Pertumbuhan ekonomi Kota Mataram saat ini tertinggi di NTB. Karena itu data sensus ekonomi sangat penting untuk melihat kondisi riil masyarakat dan menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan pembangunan,” ujar Miftahurrahman.
Data hasil sensus akan menjadi acuan pemerintah dalam menyusun program strategis. Mulai dari pengembangan UMKM, investasi daerah, penataan perdagangan, hingga kebijakan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
“Kalau data yang dimiliki akurat, maka kebijakan pemerintah juga akan lebih tepat sasaran,” tambahnya.
Pemerintah Kota Mataram dan BPS berharap masyarakat serta pelaku usaha berpartisipasi aktif dengan memberikan data yang benar dan lengkap kepada petugas. “Partisipasi masyarakat sangat penting, karena data ini akan menentukan arah pembangunan ekonomi daerah ke depan,” pungkas Miftahurrahman.