Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa, Drs. Iwan Sofian, mengatakan proses verval difokuskan pada masyarakat kategori desil satu hingga empat yang menjadi prioritas penerima bantuan sosial dan jaminan kesehatan. Targetnya, seluruh proses verifikasi faktual rampung sebelum Juni 2026 atau masih dalam triwulan kedua tahun ini.
“Kita akan melakukan verifikasi dan validasi data masyarakat dalam DT-SEN,” ujar Iwan, Selasa (19/5/2026).
Menurut Iwan, selama ini masih terdapat kemungkinan masyarakat yang sebenarnya tidak layak menerima bantuan justru masuk dalam kelompok desil rendah. Sebaliknya, warga yang benar-benar membutuhkan bantuan malah berada pada kelompok desil lebih tinggi sehingga tidak terakomodasi.
“Jangan sampai ada masyarakat yang sebenarnya tidak layak berada di desil satu sampai empat tetapi masuk di sana,” ujarnya.
Ia menambahkan, kondisi sebaliknya juga menjadi perhatian pemerintah daerah. Sebab, masih ada warga kurang mampu yang belum tercatat sebagai penerima bantuan. “Bisa juga ada yang layak menerima bantuan namun justru berada di desil enam hingga delapan,” tambahnya.
Kegiatan verval ini berdasarkan arahan langsung Bupati Sumbawa agar seluruh program bantuan pemerintah benar-benar menyasar masyarakat yang membutuhkan. Dinsos akan melibatkan pemerintah desa dan pihak terkait untuk memverifikasi kondisi sosial ekonomi masyarakat langsung di lapangan secara objektif.
“Agar proses pendataan lebih akurat dan sesuai kondisi riil masyarakat,” jelas Iwan.
Melalui pembaruan data tersebut, pemerintah daerah berharap tidak ada lagi masyarakat mampu yang menikmati bantuan iuran BPJS Kesehatan PBI, sementara warga kurang mampu justru terabaikan. Selain untuk kepentingan BPJS Kesehatan PBI, hasil verifikasi dan validasi DT-SEN nantinya juga akan menjadi dasar penyusunan berbagai program bantuan sosial lainnya di Kabupaten Sumbawa.
Iwan menegaskan, verifikasi dan validasi DT-SEN menjadi langkah penting untuk meningkatkan kualitas data sosial masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan program perlindungan sosial dan jaminan kesehatan. “Karena itu kita coba melakukan verifikasi faktual ini agar data yang dihasilkan benar-benar berkualitas,” ujarnya.