LOMBOK BARAT — Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah BKAD Lobar, Hulaifi, merinci lima objek yang diamankan berada di Desa Kuranji Dalang seluas kurang lebih 62 are, tanah Kramajaya di Kecamatan Narmada seluas 64 are, serta aset di Desa Golong seluas 3 are yang dinilai strategis karena berada di pinggir jalan negara.
Dua bidang lainnya berada di Desa Buwun Sejati dengan luas 76 are dan 45 are lebih. Total keseluruhan mencapai sekitar 1,2 hektare.
"Yang kemarin kita amankan atau kita ambil alih itu sebanyak lima bidang, lima objek itu ada di lima desa," ujar Hulaifi, Jumat (13/11).
Gugatan Oknum ke PTUN Ditolak
Kelima bidang tanah masih tercatat bersertifikat atas nama Pemda Lobar. Para pihak yang mengklaim sempat menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara, namun seluruh gugatan ditolak.
Status aset menjadi salah satu fokus Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK. Hulaifi menegaskan tidak ada alasan bagi pemerintah daerah untuk tidak mengambil alih kembali aset-aset tersebut.
Plang Dipasang, Penjagaan Fisik Disiapkan
BKAD memasang plang pemberitahuan di lokasi dan menggandeng aparat penegak hukum serta instansi terkait. Kepolisian, TNI, hingga Satpol PP akan dilibatkan untuk mengawal lokasi secara berkala.
"Kita berkolaborasi dengan Pol PP. Nanti ada tim yang kita sudah alokasikan anggaran untuk penjagaan fisik, sebagai bentuk pengamanan fisik," jelas Hulaifi.
Langkah kolaboratif dinilai penting karena beberapa oknum kerap kembali masuk dan menempati lahan begitu petugas meninggalkan lokasi. Pos penjagaan dan pengawalan ketat diharapkan menutup celah penyerobotan di masa mendatang.
Kejaksaan Diminta Dampingi Sengketa Batu Mekar dan Jageraga
Selain pengamanan fisik, BKAD memprioritaskan penyelesaian masalah aset yang masuk kategori pengawasan MCP KPK. Dalam waktu dekat, pihaknya berencana meminta pendampingan kejaksaan untuk menuntaskan sengketa di beberapa titik penting seperti Batu Mekar seluas 7 hektare dan Jageraga.
Langkah sistematis ini berdampak pada keuangan daerah. Target pendapatan asli daerah dari sektor pengelolaan aset tahun ini dipatok Rp1,7 miliar, dan realisasinya telah melampaui 80 persen.
Masa kontrak sewa umumnya berjalan Januari hingga Desember. Dengan capaian itu, BKAD optimistis target PAD sektor aset tercapai 100 persen.