LOMBOK TIMUR — Seorang PNS di salah satu organisasi perangkat daerah Lombok Timur mengaku sudah diminta mengisi formulir pembelian beras PD Agro Selaparang beberapa hari lalu. Berdasarkan formulir itu, ia dijadwalkan mulai menerima beras pada Desember mendatang.
“Kita sudah disuruh untuk mengisi formulir untuk pembelian beras itu. Makanya bulan depan (Desember) kita mulai terima,” katanya, seperti dikutip Lombok Post.
Potongan TPP Rp 154 Ribu per Bulan Lewat Autodebet Bank NTB Syariah
PNS tersebut mengaku telah menandatangani surat persetujuan pemotongan TPP sebesar Rp 154 ribu per bulan. Ia belum mengetahui pasti berapa banyak beras yang akan diterima dengan besaran potongan itu.
Surat persetujuan itu merupakan Surat Permohonan Menggunakan Fasilitas Autodebet (AFT) Bank NTB Syariah. Di dalamnya tercantum pembayaran beras kemasan 10 kilogram dan tiga bungkus garam beryodium.
Nominal pembayaran ditetapkan Rp 154 ribu dengan autodebet bulanan dari 2026 hingga 2027. Formulir juga mencantumkan tanggal autodebet setiap tanggal 5 dengan rekening tujuan atas nama PD Agro Selaparang di Bank NTB Syariah Kantor Cabang Selong.
Melalui formulir itu, pemohon memberikan kewenangan kepada bank untuk melakukan pendebetan otomatis dari rekening yang didaftarkan.
Klaim PNS: Semua ASN hingga PPPK Penuh Waktu Diminta Membeli
PNS tersebut menyebut semua ASN, termasuk PPPK penuh waktu di Lombok Timur, diminta membeli beras dari Agro Selaparang yang digandeng dengan garam. Meski begitu, ia mengakui ada sejumlah PNS yang memilih tidak membeli.
“Kalau kita bilang tidak memberatkan, tapi kan diarahkan untuk membeli. Tapi banyak juga sih PNS yang tidak membeli. Seperti di kantor saya itu banyak juga yang tidak beli, dengan alasan banyak sawah dan gabahnya,” tandasnya.
Dirut PD Agro Selaparang: Tidak Ada Keharusan, Kami Hanya Menawarkan
Direktur Utama PD Agro Selaparang Sapardi menegaskan pihaknya tidak pernah memaksa atau mengharuskan PNS di Lombok Timur membeli beras dari perusahaannya. Menurutnya, Agro Selaparang hanya menawarkan produk kepada ASN yang membutuhkan.
“Enggak ada keharusan, kami menjual kepada masyarakat umum, termasuk kebutuhan ASN, dapur MBG dan masyarakat yang lain,” terang Sapardi saat dikonfirmasi Lombok Post melalui sambungan telepon, Selasa (10/11).
Perbedaan pengakuan antara PNS dan pihak perusahaan menyisakan pertanyaan soal dasar pengarahan pembelian beras bagi aparatur sipil negara di Lombok Timur.