NUSA TENGGARA BARAT — Kementerian Ketenagakerjaan memastikan Bantuan Subsidi Upah 2026 sebesar Rp 300.000 per bulan selama tiga bulan, atau total Rp 900.000, disalurkan sekaligus kepada pekerja yang lolos syarat. Pekerja dengan upah maksimal Rp 3,5 juta per bulan dan masih aktif terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan hingga Agustus 2026 menjadi kelompok utama yang perlu memeriksa status kepesertaannya sekarang. Informasi resmi bisa diakses lewat bsu.kemnaker.go.id atau pusat layanan 1500 630.
Bantuan Subsidi Upah 2026 mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2026, yang mengubah kedua kalinya Permenaker Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh. Aturan ini sekaligus memuat petunjuk teknis pelaksanaannya.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker, Indah Anggoro Putri, menegaskan bantuan diarahkan agar daya beli pekerja tetap terjaga.
"Kami ingin bantuan ini dapat disalurkan dengan tepat untuk menjaga ketahanan ekonomi dan daya beli pekerja atau buruh Indonesia agar tetap stabil," ujar Indah melalui siaran pers Biro Humas Kemnaker, Sabtu (7/11/2026).
Besaran Bantuan dan Total Pencairan
Setiap penerima mendapat Rp 300.000 per bulan. Bantuan diberikan untuk tiga bulan dan dibayarkan sekaligus, sehingga total dana yang diterima Rp 900.000.
Skema ini tidak berubah dari periode sebelumnya. Yang berubah adalah dasar hukum dan penyesuaian batas upah bagi daerah dengan upah minimum tinggi.
Syarat Penerima BSU 2026
Kemnaker merinci kriteria yang harus dipenuhi pekerja atau buruh:
- Warga Negara Indonesia (WNI) dan memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).
- Peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan hingga Agustus 2026.
- Menerima upah paling banyak Rp 3,5 juta per bulan.
- Upah yang dipakai sebagai dasar adalah upah terakhir yang dilaporkan pemberi kerja ke BPJS Ketenagakerjaan, terdiri atas gaji pokok dan tunjangan tetap.
Pekerja berstatus aparatur sipil negara (ASN), anggota TNI aktif, dan anggota Polri aktif tidak termasuk sasaran. Sebaliknya, pekerja yang belum menerima Program Keluarga Harapan (PKH) pada tahun anggaran berjalan sebelum penyaluran BSU diprioritaskan.
Daerah dengan UMK di Atas Rp 3,5 Juta
Batas upah tidak kaku di angka Rp 3,5 juta. Untuk pekerja di kabupaten/kota yang Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)-nya melampaui Rp 3,5 juta, batas upah mengikuti UMK setempat.
Angka UMK tersebut dibulatkan ke atas hingga ratusan ribu rupiah penuh. Bagi daerah tanpa UMK, patokan yang dipakai adalah Upah Minimum Provinsi (UMP) dengan aturan pembulatan yang sama.
Artinya, pekerja di kawasan industri dengan UMK tinggi masih berpeluang masuk daftar penerima meski nominal upahnya di atas Rp 3,5 juta, sepanjang tidak melewati batas UMK yang dibulatkan tadi.
Cara Cek Status dan Akses Informasi
Kemnaker menyediakan dua kanal resmi untuk mengecek informasi BSU 2026. Pertama, laman https://bsu.kemnaker.go.id. Kedua, pusat layanan Kemnaker di nomor 1500 630.
Sebelum mengakses, siapkan NIK dan nomor kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Pastikan data upah yang dilaporkan perusahaan ke BPJS sudah sesuai, karena angka itu yang menjadi dasar penentuan penerima.
Bahan informasi yang tersedia belum memuat rincian jadwal pencairan per tahap, bank penyalur, maupun mekanisme pengajuan mandiri. Untuk detail tersebut, pekerja disarankan memantau pengumuman resmi di kanal Kemnaker di atas.
Waspadai Calo dan Pungutan
BSU adalah bantuan pemerintah yang tidak memungut biaya apa pun dalam proses pencairannya. Pekerja perlu berhati-hati terhadap pihak yang menjanjikan kelolosan dengan imbalan uang atau meminta data pribadi secara tidak resmi.
Laporkan indikasi penipuan atau pungutan liar ke pusat layanan Kemnaker 1500 630 agar bisa ditindaklanjuti.