MATARAM — Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) NTB, Nursalim, menegaskan defisit sebesar Rp369 miliar dalam rancangan APBD Perubahan 2026 tidak akan mengganggu belanja daerah. Ia menyebut angka tersebut merupakan konsekuensi dari kewajiban membayar pokok dan bunga utang pembangunan fasilitas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) NTB.
Defisit Bukan karena Pendapatan Turun, tapi Kewajiban Bayar Utang
Nursalim menjelaskan, secara pendapatan, APBD Perubahan tahun ini justru mengalami surplus sekitar 1,56 persen. Pendapatan asli daerah (PAD) naik dari Rp3,02 triliun pada APBD murni menjadi Rp3,06 triliun. Pendapatan transfer juga meningkat 2,48 persen menjadi sekitar Rp2,49 triliun.
"Sebenarnya bukan defisit murni. Ketika ada belanja tinggi, tapi pendapatan kurang, itu disuruh push secara pendapatan. Tetapi kan ada kewajiban kita untuk membayar utang PT SMI dan juga bunga, nah itulah untuk menutupi itu," jelasnya, Selasa (18/8/2026).
Utang jangka panjang tersebut digunakan untuk membangun Gedung Trauma Center dan IGD Terpadu di RSUD NTB pada tahun 2021 lalu. Setiap tahun, Pemprov NTB harus membayar sekitar Rp121 miliar di luar bunga, atau total Rp134 miliar termasuk bunga sekitar Rp13 miliar.
Belanja Daerah Naik Rp269 Miliar, Fokus pada Tiga Agenda Prioritas
Belanja daerah dalam perubahan APBD 2026 direncanakan mencapai sekitar Rp6 triliun, meningkat 4,69 persen atau setara Rp269 miliar dibandingkan APBD murni. Kenaikan ini tetap diarahkan pada program prioritas pembangunan.
Wakil Gubernur NTB, Indah Dhamayanti Putri, menegaskan tiga agenda utama yang harus konsisten dijalankan. Pertama, pengentasan kemiskinan ekstrem. Kedua, penguatan ketahanan pangan melalui ekosistem industri pertanian. Ketiga, menjadikan NTB sebagai destinasi wisata berkelas dunia.
"Setiap rupiah yang dikelola harus mampu menghasilkan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat," tegas Wagub yang akrab disapa Dinda tersebut.
Pembayaran Utang Otomatis Dipotong dari DAU
Nursalim mengungkapkan, alokasi pembayaran utang kepada PT SMI bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang otomatis dipotong oleh Menteri Keuangan. Mekanisme ini berjalan sejak 2021 dan telah berlangsung lima tahun berturut-turut.
Meski ada potongan otomatis, ia memastikan belanja pegawai dan program pembiayaan lainnya tidak akan terganggu. "Tidak mengganggu. Secara pendapatan ada surplus kita. Tetapi ada kewajiban untuk membayar pengeluaran pembiayaan," tegasnya.
DPRD: Pembahasan Anggaran Harus Jawab Kebutuhan Masyarakat
Ketua DPRD Provinsi NTB, Hj. Baiq Isvie Rupaeda, menyebut penyampaian perubahan KUA dan PPAS merupakan bagian penting dalam proses penganggaran. Pihaknya akan membahas rancangan ini sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
"Yang kita inginkan bukan hanya dokumen anggaran yang selesai secara administratif, tetapi kebijakan anggaran yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan mendukung pencapaian prioritas pembangunan daerah," pungkas Wagub Dinda dalam sambutannya.
