MATARAM — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mempercepat realisasi program strategis nasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Dari total 1.166 koperasi yang telah terbentuk, Dinas Koperasi dan UKM NTB mencatat baru 121 unit yang mulai beroperasi, sementara 19 di antaranya sudah memiliki gerai fisik.
Kepala Dinas Koperasi dan UKM NTB Wirawan Ahmad menyebutkan, sebanyak 510 KDKMP telah terdaftar di PT Agrinas dan ditargetkan mulai beroperasi pada tahun ini. Selain itu, 707 KDKMP telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) sebagai syarat tata kelola awal.
Penguatan Tata Kelola Jadi Prioritas Utama
Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri mengatakan, percepatan ini tidak hanya berfokus pada jumlah koperasi yang berdiri, tetapi juga kualitas pengelolaannya. Pembenahan dimulai dari tata kelola internal, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, hingga modernisasi koperasi.
“Penguatan ini kita mulai dari tata kelola, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan modernisasi koperasi. Ini menjadi langkah strategis agar koperasi mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjadi pilar ekonomi daerah,” kata Indah usai Tasyakuran Harkopnas ke-79 di Mataram, Jumat.
Menurutnya, kondisi koperasi di NTB saat ini beragam. Sebagian tumbuh sehat, namun tidak sedikit yang membutuhkan pembinaan intensif agar kembali produktif.
Potensi Lahan Jadi Keunggulan NTB
Indah optimistis NTB memiliki modal besar untuk menyukseskan program ini. Selain kesiapan data koperasi, provinsi ini didukung potensi aset dan lahan yang luas untuk pengembangan usaha desa dan kelurahan.
“Ketersediaan lahan menjadi tantangan di sejumlah daerah. Di NTB, potensi tersebut menjadi keunggulan yang dapat mendukung pengembangan KDKMP secara lebih optimal,” ujarnya.
Perkembangan teknologi, akses informasi, dan dukungan infrastruktur dinilai menjadi peluang bagi koperasi untuk bertransformasi. Pelatihan pengurus dan penguatan manajemen menjadi langkah krusial agar koperasi tidak hanya berdiri, tetapi mampu bersaing dan memberi dampak ekonomi bagi anggotanya.
