MATARAM — Kanwil Kemenkum NTB memastikan diri tak ketinggalan dalam tren tata kelola pemerintahan modern. Melalui Tim Kerja Badan Strategi Kebijakan (BSK), mereka mengikuti secara daring Forum Komunikasi Kebijakan (FKK) yang digelar Kanwil Kemenkum Jawa Barat, Senin lalu.
Forum ini dirangkaikan dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dan Nota Kesepakatan, serta Policy Talks bertema “Penguatan Peran Analis Kebijakan dalam Tata Kelola Kebijakan di Daerah.”
Mengapa Analis Kebijakan Peranannya Krusial?
Dalam forum tersebut, Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum, Andry Indrady, menekankan bahwa setiap rekomendasi kebijakan harus lahir dari data dan bukti kuat. Konsep ini dikenal sebagai evidence-based policy.
“Analis Kebijakan memiliki peran penting dalam memastikan rekomendasi kebijakan disusun secara objektif, berbasis data, dan dapat diimplementasikan sesuai kebutuhan masyarakat,” ujar Kepala Kanwil Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati.
Menurutnya, keikutsertaan dalam forum ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat kapasitas para analis di NTB. Hasilnya diharapkan bisa dirasakan langsung oleh masyarakat dalam bentuk kebijakan yang lebih tepat sasaran.
Kolaborasi Lintas Daerah dan Lembaga
Kegiatan FKK tidak hanya diikuti oleh internal Kemenkum. Kanwil Jawa Barat juga menandatangani PKS dengan Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta ASN LAN RI serta Nota Kesepakatan dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Pemprov Jawa Barat.
Sesi Policy Talks menghadirkan Dr. Usman Slamet Ismanto dari Universitas Padjadjaran dan Dr. Joni Dawud dari LAN RI. Keduanya membahas siklus kebijakan publik, penguatan kompetensi analis, serta tantangan optimalisasi peran mereka di daerah.
Apa Saja Tantangan yang Dihadapi?
Diskusi dan tanya jawab dalam forum mengungkap sejumlah persoalan klasik. Mulai dari keterbatasan data yang valid hingga minimnya pemahaman pengambil keputusan terhadap rekomendasi analitis.
Kegiatan ini menjadi wadah strategis untuk memperkuat kapasitas analis kebijakan dalam menghasilkan rekomendasi yang implementatif. Kanwil Kemenkum NTB berharap, langkah ini bisa memutus rantai kebijakan yang hanya bersifat seremonial.
