NUSA TENGGARA BARAT — Pemerintah memutuskan menahan harga Pertalite, Solar, dan LPG 3 kg hingga 31 Desember 2026 di tengah lonjakan harga minyak akibat krisis Selat Hormuz. Kebijakan itu menjaga daya beli masyarakat, tetapi memindahkan selisih biaya ke APBN, neraca Pertamina, dan konsumen nonsubsidi.
Sejak penutupan Selat Hormuz pada akhir Februari 2026, harga minyak mentah Indonesia (ICP) melesat jauh di atas asumsi APBN. Kondisi itu menekan biaya pengadaan energi nasional, sementara sebagian besar kebutuhan BBM dan LPG masih dipasok lewat impor yang dibayar dengan dolar Amerika Serikat.
Karena itu, kenaikan harga minyak dunia dan pelemahan rupiah datang bersamaan. Biaya pengadaan energi membengkak dari dua sisi sekaligus, dan pemerintah memilih menahan harga jual di tingkat konsumen.
Ketika harga keekonomian bensin sudah melampaui Rp 20.000 per liter, harga jual BBM bersubsidi tetap dipertahankan. Selisihnya tidak lenyap, melainkan berpindah menjadi beban di tiga titik: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), neraca keuangan Pertamina, serta konsumen yang tidak menerima subsidi.
Peneliti Senior Ekonomi Tenggara Strategics, Intan Salsabila Firman, menilai situasi itu membuat penataan subsidi energi yang tepat sasaran dan transparan semakin mendesak menjelang 2027.
"Menjaga harga energi tetap terjangkau merupakan langkah penting untuk melindungi daya beli masyarakat. Namun, kebijakan ini perlu diimbangi dengan penataan subsidi yang lebih tepat sasaran," kata Intan pada Kamis (19/11/2026).
Tanpa perbaikan mekanisme penyaluran, menurut Intan, kenaikan harga energi global akan terus memperbesar beban APBN. Risiko lanjutannya adalah menyempitnya ruang fiskal pemerintah untuk membiayai kebutuhan pembangunan lain.
Intan menyebut pengalaman Malaysia sebagai salah satu referensi. Negara itu menerapkan subsidi yang melekat pada penerima: harga bersubsidi hanya diberikan kepada warga yang telah terverifikasi melalui kartu identitas dan memperoleh kuota bulanan.
Indonesia sebenarnya sudah menyiapkan sejumlah langkah ke arah itu. Pemerintah tengah mengkaji pembatasan pembelian Pertalite bagi rumah tangga berpendapatan tertinggi, serta pengaturan pembelian LPG 3 kg berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
"Tapi, efektivitas kebijakan tersebut sangat bergantung pada kepastian jadwal, mekanisme pelaksanaan, dan kesiapan sistem pendataan," ujar Intan.
Selain memperbaiki penargetan, Intan mendorong pemerintah meningkatkan transparansi pengelolaan subsidi dan kompensasi energi. Selama ini, informasi soal harga keekonomian banyak bergantung pada pernyataan pejabat, dengan angka yang berbeda antarsumber.
Jika pemerintah memutuskan menahan harga BBM nonsubsidi demi menjaga stabilitas ekonomi, mekanisme dan sumber pendanaan untuk menutup selisih biaya itu juga perlu ditetapkan secara jelas. Ketidakjelasan di titik ini membuat perhitungan beban subsidi sulit diaudit publik.
Intan memandang jaminan harga energi hingga akhir 2026 sebagai kesempatan bagi pemerintah menuntaskan reformasi subsidi sebelum tahun anggaran 2027. Penguatan cadangan energi, pengurangan ketergantungan impor, serta penataan subsidi yang tepat sasaran dinilai akan membantu Indonesia menjaga keterjangkauan energi tanpa terus mengorbankan ruang fiskal saat gejolak global datang.
Bagi Pertamina, penahanan harga berarti perseroan menanggung porsi selisih biaya yang tidak tertutup kompensasi pemerintah. Bagi rumah tangga mampu yang masih menikmati harga murah, reformasi ini menyentuh langsung kebiasaan belanja energi mereka. Dua tekanan itulah yang membuat keputusan menahan harga hingga Desember 2026 dinilai hanya menunda persoalan, bukan menyelesaikannya.