MATARAM — Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) NTB Irnadi Kusuma menyatakan pembentukan tim terpadu merupakan tindak lanjut arahan Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal melalui surat keputusan khusus. Tim tersebut tidak hanya beranggotakan DPMPTSP dan dinas teknis, tetapi juga melibatkan OPD lain sesuai kebutuhan masing-masing sektor.
“Itulah makanya kenapa Pak Gubernur menerbitkan satu SK lagi, lebih khusus berkaitan dengan Tim Terpadu Fasilitasi Investasi itu,” kata Irnadi, Selasa (17/11).
Tim terpadu akan bekerja pada enam sektor, di antaranya sektor wellness serta gabungan sektor perkebunan dan perikanan. Pengelompokan ini disusun agar persoalan lintas bidang bisa ditangani dalam satu pintu, bukan dipecah ke banyak meja perizinan.
“Nanti tim itu ada enam sektor. Ada wellness-nya, kemudian ada juga sektor perkebunan, perikanan, itu dijadikan satu sektor. Nah, itulah yang nanti akan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para pelaku usaha yang selama ini terkendala dengan waktu penerbitan izin,” ujar Irnadi.
Selain DPMPTSP dan dinas teknis, tim akan melibatkan unsur lingkungan hidup, biro hukum, dan Bappeda. Komposisi anggota tiap sektor disesuaikan dengan persoalan yang ditangani, sehingga tidak semua OPD masuk dengan porsi sama.
Irnadi mencontohkan, untuk sektor yang berkaitan dengan sumber daya manusia, kemungkinan hanya ada dua perwakilan dari unsur tersebut. Sisa anggota berasal dari OPD yang memiliki keterkaitan dengan sektor bersangkutan.
Keterlibatan banyak OPD diperlukan agar penyelesaian persoalan investasi tidak hanya dibebankan kepada dinas teknis. Setiap unsur dalam tim diharapkan saling mengingatkan soal peran dan kewenangan masing-masing, terutama saat proses perizinan bersinggungan dengan beberapa sektor sekaligus.
“Sehingga nanti dalam satu sektor itu saling mengingatkan bahwa peran-peran dari tim itu melintas sektor. Jadi tidak lagi kita hanya bertumpu pada sektor teknis,” tegas Irnadi.
Pembentukan tim ini menjawab keluhan pelaku usaha yang selama ini menghadapi kendala waktu penerbitan izin. Tim akan menjadi penghubung lintas instansi untuk mencari titik persoalan sekaligus memfasilitasi penyelesaiannya.
Dengan pola kerja lintas sektor, Pemprov NTB berharap proses perizinan tidak lagi berlarut-larut dan investasi di daerah bisa bergerak lebih cepat. Rincian anggota dan jadwal kerja tiap sektor akan mengikuti kebutuhan penanganan persoalan yang masuk.