MATARAM — Kepala DLH Kota Mataram Nizar Denny Cahyadi menyatakan konsultasi publik digelar untuk mengumpulkan saran, masukan, serta tanggapan konstruktif dari peserta rapat terhadap hasil sementara dokumen RPPLH. Agenda itu menjadi tahap awal sebelum dokumen perencanaan lingkungan jangka panjang dibawa ke pembahasan berikutnya.
Pemkot menilai tantangan ekologis perkotaan makin kompleks seiring laju pertumbuhan penduduk dan pembangunan fisik. Karena itu, dokumen RPPLH diposisikan sebagai arah kompas kebijakan ekologis daerah.
“Tantangan ekologis perkotaan kian kompleks seiring laju pertumbuhan penduduk dan pembangunan fisik,” ucap Nizar Denny Cahyadi.
Penyusunan dokumen ini menempatkan banjir dan krisis air bersih sebagai perhatian utama. Kedua persoalan itu dinilai perlu dijawab dengan instrumen kebijakan yang kuat dan terukur, bukan langkah tambal sulam.
Menurut Nizar, berbagai isu strategis nasional maupun lokal turut diintegrasikan ke dalam kerangka analisis dokumen. Isu-isu tersebut menjadi dasar penentuan arah kebijakan perlindungan lingkungan ke depan.
“Berbagai isu strategis nasional maupun lokal turut diintegrasikan ke dalam kerangka analisis,” terangnya.
Setiap tahapan penyusunan dirancang partisipatif agar melibatkan seluruh elemen masyarakat dan perangkat daerah terkait. Rapat konsultasi publik berlangsung dinamis, interaktif, dan penuh partisipasi aktif dari para peserta.
Konsultasi publik pertama ini bertujuan menjaring masukan terhadap hasil sementara dokumen RPPLH. Saran dan tanggapan peserta akan menjadi bahan penyempurnaan sebelum dokumen memasuki tahap penetapan.
Pemerintah daerah memandang partisipasi warga sebagai bagian penting agar kebijakan lingkungan tidak hanya kuat di atas kertas, tetapi juga diterima masyarakat yang terdampak. Dokumen RPPLH nantinya menjadi rujukan jangka panjang bagi kebijakan ekologis Kota Mataram.