MATARAM — Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI, Taruna Ikrar, menegaskan bahwa kandungan gizi yang baik tidak akan bermanfaat optimal jika makanan yang dikonsumsi berisiko menimbulkan gangguan kesehatan akibat kontaminasi atau penanganan yang tidak sesuai standar. Prinsip itu menjadi dasar pengawasan BPOM terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Nusa Tenggara Barat.
Dua fasilitas SPPG menjadi fokus pemeriksaan secara paralel oleh tim BPOM Pusat bersama Balai Besar POM di Mataram. Fasilitas pertama, SPPG Lombok Barat Batulayar 2, berlokasi di Jalan Raya Senggigi, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, dan telah beroperasi sejak 24 Januari 2026. Fasilitas kedua, SPPG Kota Mataram Rembiga 2, berada di Jalan Adi Sucipto, kawasan eks Bandara Selaparang, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, dan beroperasi sejak 27 Oktober 2025.
Keduanya telah mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Meski begitu, BPOM menilai pengawasan berkelanjutan tetap dibutuhkan agar standar keamanan pangan diterapkan konsisten dalam operasional harian.
Penyelenggaraan MBG melibatkan produksi makanan dalam jumlah besar. Waktu pengolahan dan distribusi harus dikelola ketat untuk meminimalkan risiko keracunan pangan. Karena itu, BPOM memeriksa sejumlah titik kritis pada kedua fasilitas.
Pemeriksaan mencakup penerimaan dan kualitas bahan baku, kebersihan dapur dan peralatan, higiene penjamah makanan, pengendalian suhu, kualitas air, hingga penyimpanan dan distribusi makanan kepada penerima manfaat. Taruna Ikrar menyebut keberhasilan program MBG tidak cukup diukur dari jumlah penerima manfaat.
"Bukan pangan kalau tidak aman," ujar Taruna Ikrar.
Program MBG merupakan salah satu prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Selain agenda pemenuhan gizi masyarakat, program ini menyangkut tanggung jawab negara dalam memastikan setiap makanan yang dikonsumsi anak-anak Indonesia memenuhi standar keamanan pangan.
Pengawasan di NTB menjadi bagian dari rangkaian kunjungan kerja Taruna Ikrar ke provinsi tersebut. BPOM menempatkan keamanan pangan sebagai tolok ukur utama, bukan hanya jumlah porsi yang disalurkan.
Dengan pengawasan langsung ke lapangan, BPOM memperkuat dukungannya terhadap pelaksanaan MBG di NTB. Fasilitas SPPG di Lombok Barat dan Kota Mataram diharapkan menjadi contoh penerapan higiene sanitasi yang konsisten bagi satuan pelayanan lain di daerah tersebut.