MATARAM — Gagasan pendidikan tinggi gratis di PTN mendapat tanggapan dari kalangan akademisi. Muhammad Haeruddin, mahasiswa pascasarjana UIN Mataram jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, menilai niat tersebut perlu diapresiasi karena pendidikan tinggi masih sulit dijangkau sebagian masyarakat. Faktor ekonomi disebut sebagai alasan utama banyak anak bangsa mengubur impian kuliah.
Haeruddin menegaskan pendidikan tidak boleh hanya menjadi milik keluarga mampu. Setiap anak bangsa, katanya, punya hak yang sama untuk belajar dan mengembangkan potensi, termasuk mereka yang lahir dari keluarga bukan konglomerat.
Program pembebasan biaya kuliah di PTN dianggap membuka harapan baru bagi banyak keluarga. Orang tua yang selama ini terbentur biaya pendidikan tinggi bisa memiliki ruang lebih besar untuk menyekolahkan anak hingga jenjang sarjana.
Meski begitu, Haeruddin mengingatkan pemerintah tidak boleh hanya berhenti pada niat baik. Tahapan pelaksanaan perlu disusun jelas, mulai dari mekanisme penerima manfaat, sumber pembiayaan, kesiapan kampus, hingga keberlanjutan program.
Kemampuan fiskal negara menjadi aspek yang tidak bisa diabaikan. Program gratis membutuhkan anggaran besar dan berkelanjutan. Haeruddin menyebut percepatan program harus berjalan beriringan dengan perencanaan yang realistis, misalnya lewat skema bertahap dengan prioritas masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Di tengah pembicaraan soal PTN gratis, keberadaan PTS perlu mendapat perhatian serius. PTS selama ini berkontribusi besar menyediakan akses pendidikan tinggi, terutama bagi calon mahasiswa yang tidak tertampung di PTN karena keterbatasan daya tampung, lokasi, atau pilihan program studi.
Di banyak daerah, PTS menjadi pilihan utama masyarakat yang ingin kuliah tanpa harus meninggalkan kampung halaman. Kondisi itu membuat PTS tetap menjadi bagian penting dari ekosistem pendidikan tinggi Indonesia.
Haeruddin memperingatkan kebijakan gratis di PTN berpotensi menciptakan kesenjangan baru. Ketika mahasiswa dibebaskan dari biaya di PTN, PTS masih harus mengandalkan uang kuliah untuk membiayai operasional kampus.
Pemerintah diminta mempertimbangkan sejumlah bentuk dukungan bagi PTS, khususnya kampus swasta yang berperan besar melayani mahasiswa kurang mampu. Opsi yang disebut antara lain beasiswa bagi mahasiswa tidak mampu yang memilih PTS, bantuan pendidikan berbasis mahasiswa, penguatan kapasitas dosen, dukungan sarana dan prasarana, serta skema kerja sama lain.
Dengan begitu, semangat pendidikan gratis tidak hanya dimaknai sebagai pembebasan biaya kuliah di PTN. Haeruddin menilai kebijakan itu semestinya menjadi upaya negara memperluas akses pendidikan tinggi secara berkeadilan.
Ia juga mengingatkan pendidikan bukan sekadar soal mengalokasikan anggaran. Pendidikan disebutnya sebagai investasi jangka panjang. Ketika seorang anak dari keluarga kurang mampu mendapat kesempatan kuliah, yang berubah bukan hanya masa depannya, tetapi juga kondisi ekonomi keluarga, kualitas tenaga kerja, dan pembangunan daerah.
Karena itu, gagasan pendidikan tinggi yang lebih terjangkau perlu terus didorong. Keberhasilan program tidak ditentukan seberapa cepat kebijakan dilaksanakan, melainkan bagaimana kebijakan dirancang agar tepat sasaran, berkelanjutan, transparan, dan tidak menimbulkan persoalan baru.
PTN dan PTS, kata Haeruddin, semestinya dipandang sebagai bagian yang saling melengkapi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Ia berharap Presiden Prabowo Subianto dapat mempersiapkan program pendidikan gratis tersebut secepat mungkin dengan tetap memperhatikan keberlanjutan dan keadilan akses bagi seluruh masyarakat.