Pemkab Sumbawa Kebut Verifikasi 5 KDKMP Sebelum Audit BPKP, Data Masuk SIMKOPDES Paling Lambat 25 September

Penulis: Prayoga Santana  •  Kamis, 24 September 2026 | 11:17:02 WIB
Kepala Dinas KUKMINDAG Sumbawa E. S. Adi Nusantara menyampaikan proses verifikasi dan validasi KDKMP masih berjalan.

SUMBawa BESAR — Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (KUKMINDAG) Kabupaten Sumbawa, E. S. Adi Nusantara, menyatakan proses verifikasi dan validasi kelayakan fisik maupun administrasi KDKMP masih berjalan. Data kelayakan itu nantinya direview dan diaudit BPKP sebelum gerai yang sudah terbangun beroperasi.

Verval dilakukan secara paralel sejak 18 September pekan lalu. Kelayakan infrastruktur gudang dan gerai dinilai penting karena bangunan tersebut akan menjadi pusat penyaluran barang pokok serta energi bersubsidi.

Lima KDKMP Percontohan di Wilayah Barat Sumbawa

Fokus pengerjaan tim gabungan diarahkan pada lima titik KDKMP percontohan yang tersebar di wilayah barat Sumbawa. Kelima prioritas tersebut meliputi KDKMP Usar Mapin di Kecamatan Alas Barat, KDKMP Dalam dan Marenteh di Kecamatan Alas, KDKMP Tarusa di Kecamatan Buer, serta KDKMP Pukat di Kecamatan Utan.

Lima bangunan itu menjadi sampel kesiapan infrastruktur sebelum soft launching KDKMP dilakukan secara nasional.

Dua Dinas Dilibatkan, Ini Pembagian Tugasnya

Tim dari Dinas Pekerjaan Umum (PU) akan meninjau kelaikan struktur bangunan. Sementara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) melihat administrasi atas peralihan aset yang dimiliki desa menjadi KDKMP dan teknis lainnya.

Pelibatan tim lintas sektor disebut sebagai strategi utama agar hasil verval di daerah benar-benar akuntabel.

Data Harus Terunggah ke SIMKOPDES Sebelum BPKP Turun

Adi menargetkan seluruh data lima KDKMP sudah terunggah ke SIMKOPDES sebelum 25 September. Menurutnya, data yang masuk tepat waktu membuat infrastruktur Sumbawa dinyatakan siap saat BPKP melakukan audit.

"Target kita sebelum 25 September, seluruh data lima KDMP ini harus sudah terunggah ke SIMKOPDES. Sehingga saat BPKP turun melakukan audit, infrastruktur Sumbawa dinyatakan siap," ujarnya.

Hasil tinjauan lapangan tim gabungan akan dituangkan dalam dokumen berita acara verval. Dokumen itu menjadi syarat wajib kelengkapan administrasi KDKMP.

Soft Launching Nasional Menanti

Adi menyebut masih ada waktu untuk menyelesaikan verval. Penyelesaian itu menjadi syarat agar pelaksanaan soft launching yang dilakukan pemerintah secara nasional bisa berlangsung di Kabupaten Sumbawa.

"Kita masih ada waktu untuk menyelesaikan verval tersebut, sehingga pelaksanaan soft launching yang akan dilakukan secara nasional bisa dilakukan oleh pemerintah di kabupaten Sumbawa," tukasnya.

Reporter: Prayoga Santana
Sumber: suarantb.com This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.
Back to top