MATARAM — Simpang Empat Rembiga selama ini menjadi titik kemacetan yang mengganggu arus kendaraan di Kota Mataram. Namun, penanganannya bukan sekadar urusan mengurai kendaraan, melainkan juga menyangkut ruang usaha warga yang menggantungkan hidup di kawasan tersebut.
Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal bersama Wali Kota Mataram Mohan Roliskana meninjau langsung persimpangan itu sekitar pukul 17.15 WITA, Senin (31/8). Keduanya mengamati efektivitas water barrier yang dipasang di tengah kepadatan arus sore hari.
Hasil rapat evaluasi yang digelar sebelumnya memutuskan rekayasa satu arah di Simpang Empat Rembiga tetap berjalan. Kesepakatan itu dicapai setelah warga, pelaku usaha, Danlanud AURI, Dishub Provinsi NTB, Dishub Kota Mataram, dan Ditlantas Polda NTB duduk bersama membahas keluhan di lapangan.
Kepala Dishub NTB Ervan Anwar mengakui pembahasan berlangsung alot karena ada banyak kepentingan yang belum selaras. "Hari ini duduk bareng sehingga ada kesepakatan. Mohon ke depannya kita jangan saling bully dan menyalahkan. Mari kita sama-sama membangun daerah kita dengan hal-hal yang baik," ujarnya.
Dalam peninjauan tersebut, Gubernur Iqbal menyoroti pembongkaran water barrier oleh sebagian warga. Ia minta persoalan itu diselesaikan lewat musyawarah, bukan tindakan sepihak.
"Yang paling penting adalah bagaimana kita mencari solusi bersama. Kita ingin lalu lintas lancar, tetapi pada saat yang sama kepentingan masyarakat juga harus kita perhatikan," kata Iqbal.
Usai memantau persimpangan, Iqbal dan Mohan berjalan kaki menyusuri kawasan Rembiga. Mereka berdialog dengan sejumlah pelaku UMKM yang selama ini mengandalkan keramaian di lokasi itu untuk berjualan.
Bagi pemerintah, jalan yang tertib dan lancar memang penting. Namun ruang ekonomi masyarakat di sekitarnya juga harus tetap tumbuh. Penataan yang keliru justru bisa mematikan omzet pedagang yang sudah bertahun-tahun berdagang di sana.
Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan Dishub Provinsi NTB, Baiq Musyfiatin, mengatakan pemasangan fasilitas permanen di simpang Rembiga sudah masuk sistem penganggaran. Usulan telah disampaikan dan ditargetkan mulai dikerjakan pada triwulan IV tahun ini.
"Ada sistem penganggaran, sudah diusulkan dan insyaallah nanti triwulan IV akan mulai dilaksanakan untuk pemasangan fasilitas permanen," ungkapnya.
Ia menjelaskan, rambu dan fasilitas permanen dirancang berdasarkan kebutuhan pengendara, pejalan kaki, serta masyarakat yang melintas. Dishub akan mengevaluasi uji coba kedua dan menampung masukan warga hingga kuartal IV.
Ervan menambahkan, kelancaran lalu lintas berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi warga. Kemacetan menimbulkan banyak kerugian, mulai dari pemborosan waktu, polusi udara, hingga biaya operasional kendaraan yang membengkak.
Kemacetan Rembiga pada akhirnya bukan sekadar soal arus kendaraan, melainkan pertemuan banyak kepentingan dalam satu ruang. Solusinya pun harus dibangun dari kondisi nyata di lapangan, mendengar suara masyarakat, dan menghadirkan kepentingan bersama: lalu lintas lebih lancar, kawasan lebih tertib, dan ekonomi warga tetap bergerak.