MATARAM — Program revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Nusa Tenggara Barat (NTB) terus berjalan. Dari target 80 sekolah, mayoritas telah mengantongi Surat Perjanjian Kerja (SPK) sebagai tanda komitmen pengerjaan.
Kepala Bidang Pembinaan SMK-PK-PLK Dikpora NTB Hasbi Assidiqi menyebut, realisasi SPK saat ini mencapai angka 67 hingga 70 sekolah. Pihaknya masih membuka peluang penambahan sebelum program rampung.
"Sekarang ini target kita 80. Tapi mungkin yang sudah SPK sekitar 67 atau 70-an. Kita berharap ada penambahan lagi di akhir-akhir ini," kata Hasbi, Senin (31/8).
Program revitalisasi tidak hanya menyasar sekolah negeri. Sekolah swasta yang memenuhi persyaratan administrasi justru mendominasi daftar penerima bantuan tahun ini.
"Alhamdulillah, sekarang ini banyak SMK swasta yang mendapatkan revitalisasi," jelas Hasbi.
Persyaratan yang harus dipenuhi sekolah swasta antara lain izin operasional, Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN), kepemilikan lahan, serta sertifikat lahan atas nama yayasan.
Revitalisasi tahun ini difokuskan pada penanganan bangunan sekolah yang mengalami kerusakan kategori sedang hingga berat. Sejumlah sekolah yang masuk kategori tersebut mulai terlihat perubahan kondisi fisiknya.
"Beberapa sekolah yang rusak sedang dan berat alhamdulillah mendapatkan bantuan dan terlihat sudah mulai ada perubahan-perubahan," kata Hasbi.
Dikpora menargetkan seluruh sekolah dengan kondisi rusak sedang dan berat di NTB selesai direhabilitasi dalam tiga tahun ke depan. Perbaikan ini dinilai penting untuk menunjang kenyamanan proses belajar mengajar.
Bantuan yang diberikan kepada masing-masing sekolah berbeda-beda, tergantung hasil asesmen kebutuhan. Ada sekolah yang hanya menerima rehabilitasi bangunan, ada pula yang mendapat pembangunan baru sekaligus rehabilitasi.
"Semua diberikan sesuai dengan porsinya. Ada yang hanya dapat rehabilitasi, ada yang mendapatkan bangunan dan rehabilitasi. Ada juga yang kita usulkan untuk mendapatkan isinya, isi bangunannya," terang Hasbi.
Usulan perbaikan disampaikan sekolah melalui data Dapodik, kemudian diverifikasi dan dilengkapi oleh Kementerian. Fasilitas yang memadai diharapkan meningkatkan kompetensi siswa SMK agar lebih siap memasuki dunia kerja.