MATARAM — Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) NTB mencatat sekitar 80 persen dari total 70 ribu nelayan di provinsi itu belum mengantongi Pas Kecil. Padahal, dokumen yang diterbitkan Kementerian Perhubungan melalui Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) ini merupakan pintu masuk untuk mendapatkan Buku Kapal Perikanan (BKP), yang kemudian menjadi syarat utama pembelian BBM subsidi.
Kepala Dislutkan NTB, Muslim, mengakui persoalan administrasi ini menjadi kendala klasik yang berulang setiap tahun. Keterbatasan kemampuan dan akses membuat sebagian besar nelayan kecil kesulitan mengurus kelengkapan surat-menyurat kapal mereka.
Untuk memutus mata rantai masalah ini, Pemprov NTB akan mengalokasikan anggaran khusus pada APBD Perubahan 2026. Program tersebut dirancang sebagai pendampingan administrasi secara kolaboratif, melibatkan pemerintah kabupaten/kota, KSOP, organisasi nelayan, Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI), HKTI, serta Komite Masyarakat Tani Indonesia (KMTI).
"Pemerintah hadir dengan memfasilitasi hal tersebut," tegas Muslim, Kamis (6/8).
Melalui skema ini, pendataan dan penerbitan Pas Kecil diharapkan bisa dilakukan secara bertahap namun tuntas. Targetnya, seluruh nelayan yang memenuhi syarat tidak lagi terkendala dokumen saat membeli solar bersubsidi.
Selain masalah administrasi, nelayan di NTB juga menghadapi persoalan distribusi. Dari sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) yang ada, hanya kawasan Tanjung Luar di Lombok Timur yang dinilai beroperasi optimal. Selebihnya, SPBN di wilayah lain belum berjalan maksimal.
Kondisi ini memaksa nelayan, khususnya yang berada di pesisir dan kepulauan, mengeluarkan biaya tambahan untuk menjangkau lokasi pengisian BBM yang lebih jauh. "Mereka harus mengeluarkan biaya tambahan untuk memperoleh BBM dari lokasi yang lebih jauh," ujarnya.
Pemprov NTB tidak berhenti pada pendampingan administrasi. Dukungan khusus tengah disiapkan bagi nelayan di wilayah kepulauan yang membutuhkan biaya lebih besar untuk mendapatkan BBM. Dislutkan telah berkoordinasi dengan Pertamina untuk menyusun rencana aksi bersama.
"Persoalan seperti ini tidak boleh terus terulang. Mulai tahun ini dan ke depannya, pendampingan akan dilakukan secara maksimal hingga tuntas. Sehingga seluruh nelayan yang memenuhi syarat bisa akses BBM subsidi," tandas Muslim.