SELONG — Dua persoalan sosial yang saling mengunci, stunting dan pernikahan anak, kini ditangani dengan pendekatan baru di Lombok Timur. TP PKK tidak lagi bergerak sendiri. Lewat penandatanganan perjanjian kerja sama, organisasi ini merangkul enam OPD dan sejumlah lembaga non-pemerintah (NGO) untuk menyatukan langkah.
Ketua TP PKK Lombok Timur, Hj. Ra’yal Ain Warisin, menyebut kedua masalah ini berada dalam satu mata rantai. Faktor ekonomi menjadi pemicu utama. Ketika orang tua memilih bekerja ke luar negeri sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI), anak-anak kehilangan pengawasan.
“Masalah ini kompleks dan tidak bisa diselesaikan sendiri-sendiri. Karena itu, kita membutuhkan payung hukum yang jelas agar implementasi di lapangan berjalan maksimal,” ujar Hj. Ra’yal Ain dalam sambutannya.
Anak yang tidak terawasi rentan terjebak pernikahan dini. Dampaknya langsung ke generasi berikut: anak yang lahir dari ibu terlalu muda memiliki risiko stunting lebih tinggi.
Kolaborasi yang melibatkan pokja I hingga IV PKK ini tidak setengah-setengah. Di sisi hulu, edukasi perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) serta kelestarian lingkungan digencarkan. Di sisi hilir, layanan kesehatan diintegrasikan melalui Posyandu yang kini diperkuat sinergi enam OPD terkait.
Targetnya sederhana: pencegahan stunting berjalan masif hingga ke tingkat dasa wisma. Setiap posyandu diharapkan menjadi pusat intervensi gizi sekaligus pusat edukasi bagi remaja dan calon pengantin.
Kepala Bappeda Lombok Timur, Achmad Dewanto, yang hadir mewakili jajaran OPD, mengapresiasi inisiatif ini. Ia mengatakan, di tengah efisiensi anggaran daerah, penguatan kemitraan bukan lagi pilihan, melainkan keharusan.
“Kondisi saat ini tidak memungkinkan kita untuk berjalan sendiri-sendiri. Kita harus saling menguatkan antarinstansi agar program pembangunan, terutama yang menyangkut kualitas sumber daya manusia, tetap berjalan optimal,” tegas Achmad Dewanto.
Direktur LPSDM NTB Ririn Hayudiani, yang mewakili NGO, menyambut baik terbukanya ruang kolaborasi. Menurutnya, lembaga non-pemerintah yang sudah lama bergerak di akar rumput bisa menjadi jembatan antara kebijakan dan realitas warga.
Ia optimistis penanganan kemiskinan, pernikahan anak, hingga stunting akan membuahkan hasil signifikan jika dikerjakan secara gotong royong. “Mari kita bulatkan niat dan tekad untuk membuktikan bahwa kita bisa berbuat lebih, demi menyukseskan seluruh program pembangunan pemerintah daerah,” pungkas Ra’yal Ain.
Harapannya, kolaborasi ini tidak berhenti di atas kertas, tetapi benar-benar menyentuh kesejahteraan keluarga di Lombok Timur.