MATARAM — Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal memanfaatkan pengalamannya sebagai diplomat untuk meretas jalan baru dalam hubungan pemerintah daerah dengan pusat. Hasilnya, NTB menjadi provinsi pertama dan satu-satunya yang meneken kerja sama strategis dengan KKP, sebuah pencapaian yang diakui langsung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono.
“Kami ingin membangun hubungan yang lebih produktif dengan pemerintah pusat. Daerah harus aktif menjemput peluang, membangun komunikasi yang kuat, dan menyelaraskan program nasional dengan kebutuhan pembangunan daerah sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” ujar Miq Iqbal, sapaan akrab gubernur, dalam keterangan resmi yang diterima di Mataram.
Nota kesepakatan yang berlaku selama lima tahun ini mencakup sembilan ruang lingkup strategis. Mulai dari sinkronisasi penataan ruang laut, penguatan tata kelola perikanan tangkap dan budidaya berkelanjutan, hingga hilirisasi dan pemasaran hasil perikanan.
Tak hanya itu, kerja sama ini juga menyasar pengawasan sumber daya kelautan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di sektor kelautan dan perikanan. Seluruh program diarahkan untuk memperkuat daya saing ekonomi maritim NTB sekaligus menjaga keberlanjutan ekosistem laut.
Bagi nelayan, pembudidaya ikan, dan pelaku usaha perikanan di NTB, kesepakatan ini diharapkan membawa dampak langsung. Peningkatan produktivitas, penguatan hilirisasi, perluasan akses pasar, serta pengembangan SDM yang lebih kompetitif menjadi target utama.
Pendekatan yang dibangun Pemprov NTB tidak berhenti pada koordinasi administratif biasa. Miq Iqbal menyebut diplomasi antarlembaga sebagai instrumen untuk membuka ruang kolaborasi, mempercepat sinkronisasi kebijakan, dan menarik lebih banyak program strategis nasional agar bisa diimplementasikan di daerah secara lebih cepat, tepat sasaran, dan berkelanjutan.
“Setiap kerja sama harus diukur dari manfaat yang dirasakan masyarakat, bukan sekadar banyaknya dokumen yang ditandatangani,” tegas Miq Iqbal.
Dengan integrasi antara kebijakan pusat dan daerah dalam pengelolaan ruang laut, pembangunan sektor kelautan di NTB diharapkan berjalan lebih terarah. Hal ini juga memberikan kepastian bagi investasi serta menciptakan nilai tambah yang lebih besar bagi masyarakat pesisir.
Keberhasilan NTB menjadi satu-satunya provinsi yang meneken MoU dengan KKP pada kesempatan tersebut menjadi bukti bahwa komunikasi yang dibangun secara baik antara pemerintah daerah dan pusat mampu mempercepat hadirnya kebijakan nasional di daerah. Langkah ini sekaligus memperkuat sinergi menuju visi NTB Makmur Mendunia.