MATARAM — Tim seleksi anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Nusa Tenggara Barat memastikan bahwa pemahaman calon komisioner terhadap ekosistem penyiaran lokal menjadi faktor penentu kelulusan. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) NTB, Dr. H. Ahsanul Khalik, menyebut wawasan tentang kondisi penyiaran daerah menjadi salah satu pertimbangan utama dalam seleksi tahun ini.
"Yang pasti dia memahami bagaimana ekosistem penyiaran di NTB bisa tumbuh dan berkembang dengan baik," ujar pria yang akrab disapa Aka itu, Senin (29/6/2026).
Ahsanul menekankan bahwa peran komisioner nantinya tidak terbatas pada fungsi kontrol semata. Ia berharap anggota KPID NTB yang terpilih mampu menjadi motor penggerak bagi industri penyiaran daerah agar tetap taat asas sekaligus berfungsi sebagai media edukasi bagi masyarakat.
"Kita tidak melihat hanya (sisi) pengawasan itu. Tapi bagaimana mereka menjamin penyiaran kita memang betul-betul taat asas, kemudian dia bisa mengedukasi masyarakat. Sehingga ke depan, dia bisa menciptakan ekosistem penyiaran yang memang sehat di NTB," terangnya.
Proses seleksi saat ini masih berada pada tahap pendaftaran yang berlangsung hingga Selasa (21/7). Setelah itu, tim seleksi akan melakukan verifikasi administrasi untuk menjaring 14 nama calon anggota. Dari jumlah tersebut, hanya 7 orang yang nantinya akan resmi dilantik sebagai komisioner KPID NTB.
Mengenai kepesertaan petahana atau incumbent, Ahsanul menjelaskan bahwa regulasi seleksi mengacu pada Keputusan KPI Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia. Berdasarkan aturan tersebut, peserta petahana yang lolos seleksi administrasi mendapatkan kompensasi berupa bebas uji kompetensi dan bisa langsung melaju ke tahap uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test).
Kendati mendapat jalur khusus, rekam jejak para petahana akan tetap dinilai secara ketat demi menjaga standar dan transparansi proses seleksi. Oleh karena itu, partisipasi publik sangat diharapkan untuk memberikan masukan.
"Kita berharap rekam jejaknya diberikan masukan kepada tim seleksi dan nanti kepada DPRD oleh masyarakat, atau siapa pun yang tahu termasuk rekan-rekan media," pungkas Aka.