MATARAM — Program Desa Berdaya Transformatif menjadi strategi utama Pemprov NTB untuk memutus rantai kemiskinan ekstrem. Tidak lagi mengandalkan bantuan sosial semata, program ini dirancang membangun kemandirian keluarga melalui empat pilar: perlindungan sosial, pengembangan mata pencaharian, pemberdayaan sosial, dan inklusi keuangan.
Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal melakukan kunjungan ke Desa Mekarsari, Kecamatan Gunungsari, Lombok Barat, untuk berdialog langsung dengan keluarga penerima manfaat. Ia meninjau rumah yang tengah direhabilitasi, melihat usaha produktif warga, hingga menyusuri jalan menuju Dusun Malaka yang masih sempit dan rusak.
"Modal usaha akan sulit berkembang apabila akses jalan masih terbatas. Rumah layak huni akan lebih bermakna apabila diikuti kesempatan memperoleh penghasilan," kata Gubernur dalam keterangan yang diterima, Senin.
Pada tahap pertama, program ini berjalan di 40 desa yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota di NTB. Setiap desa mendapat BKK Rp300 juta, sementara setiap kepala keluarga sasaran memperoleh bantuan pemberdayaan ekonomi Rp7 juta dalam bentuk aset produktif sesuai rencana usaha yang telah diverifikasi.
Selain itu, pemerintah mengalokasikan dana Rp200 juta per desa untuk merehabilitasi delapan unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Total ada 6.337 kepala keluarga miskin ekstrem yang menjadi sasaran program ini.
Antusiasme masyarakat cukup tinggi. Dari total sasaran, sebanyak 5.277 keluarga atau 83,27 persen telah mengajukan proposal usaha. Setelah verifikasi berjenjang, 5.024 proposal atau 79,28 persen dinyatakan layak mendapat dukungan. Sebanyak 209 proposal masih memerlukan penyempurnaan, sementara 1.104 keluarga yang belum mengajukan proposal menjadi prioritas pendampingan pada tahap berikutnya.
Data ini menunjukkan pergeseran pola pikir warga. Mereka tidak lagi memosisikan diri sebagai penerima bantuan semata, melainkan mulai memanfaatkan program sebagai peluang membangun usaha dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.
Kabupaten Lombok Barat mencatat jumlah proposal terbanyak dengan 1.443 proposal, disusul Lombok Tengah 1.234 proposal, Lombok Timur 935 proposal, Kota Mataram 421 proposal, dan Kabupaten Sumbawa 304 proposal. Sebaran ini menjadi dasar penyusunan pola pendampingan dan pengembangan usaha sesuai karakteristik masing-masing wilayah.
Kunjungan Gubernur ke Desa Mekarsari memperlihatkan bahwa kemiskinan tidak berdiri sendiri. Bantuan ekonomi akan sia-sia tanpa infrastruktur yang memadai, dan rumah layak huni baru bermakna jika ada penghasilan tetap. Program Desa Berdaya mencoba menghubungkan semua elemen itu dalam satu ekosistem pembangunan desa.