MATARAM — Pemerintah pusat langsung mengaktifkan mekanisme respons cepat pascagempa yang mengguncang Lombok. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan koordinasi lintas instansi telah berjalan untuk mempercepat penanganan korban dan distribusi bantuan.
"Pemerintah bergerak cepat melakukan koordinasi dengan berbagai pihak," ujar Prasetyo Hadi dalam pernyataan resmi yang diterima di Mataram, baru-baru ini.
Pernyataan Mensesneg ini menegaskan bahwa penanganan bencana tidak hanya berhenti pada rapat koordinasi di tingkat pusat. Pemerintah memastikan seluruh sumber daya, mulai dari personel hingga logistik, sudah disiagakan untuk dikerahkan ke lokasi terdampak.
Langkah cepat ini menjadi krusial mengingat Lombok merupakan wilayah yang kerap diguncang gempa. Pengalaman dari gempa besar tahun 2018 lalu membuat pemerintah memiliki protokol penanganan yang lebih terstruktur.
Meski rincian teknis belum diumumkan secara detail, sinyal dari pusat menunjukkan bahwa Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan jajaran pemerintah daerah telah diinstruksikan untuk bergerak tanpa menunggu instruksi berlapis. Hal ini penting untuk memotong waktu respons yang sering menjadi keluhan saat bencana terjadi.
Warga di wilayah terdampak masih menunggu informasi lebih lanjut mengenai jumlah pengungsi dan kerusakan bangunan. Data awal biasanya menjadi dasar untuk menentukan skala bantuan yang akan dikucurkan.
Dalam penanganan bencana gempa, 72 jam pertama adalah periode emas untuk penyelamatan dan evakuasi. Setelah itu, fokus bergeser pada pemenuhan kebutuhan dasar para pengungsi seperti makanan, air bersih, dan tenda darurat.
Pernyataan Mensesneg setidaknya memberikan kepastian bahwa rantai komando sudah berjalan. Pertanyaan selanjutnya adalah seberapa cepat bantuan itu sampai ke tangan warga yang membutuhkan di pelosok Lombok.