DPD RI Sayangkan Kenaikan Harga Pertamax Rp 16.250, Nilai Efek Domino Beratkan UMKM dan Inflasi NTB

Penulis: Okta Nugraha  •  Kamis, 11 Juni 2026 | 23:24:31 WIB
Senator DPD RI asal NTB menyoroti dampak kenaikan harga Pertamax terhadap UMKM dan inflasi di daerah.

MATARAM — Kenaikan harga Pertamax yang berlaku tanpa pemberitahuan mendadak menuai kritik dari senator asal NTB. Anggota Komite IV DPD RI, Evi Apita Maya, menilai langkah ini tidak hanya membebani masyarakat kelas menengah yang menjadi pengguna utama BBM nonsubsidi tersebut, tetapi juga akan memicu lonjakan biaya produksi bagi pelaku UMKM.

Dampak Kenaikan Harga Pertamax terhadap UMKM dan Inflasi Daerah

Evi Apita Maya menyebut, meskipun Pertamax tidak pernah disubsidi pemerintah, kenyataannya banyak kalangan menengah yang menggunakannya. "Dampak kenaikan ini pasti akan kena seluruhnya. Biarpun katanya Pertamax itu penggunanya adalah orang-orang kalangan atas. Apapun itu yang namanya kenaikan BBM pasti berdampak pada semua sektor," ujarnya di Mataram, Kamis, 11 Juni 2026.

Menurutnya, efek domino dari kenaikan ini akan langsung terasa pada produk-produk UMKM. Hal ini dikhawatirkan akan memperburuk tingkat inflasi di NTB yang saat ini sudah berada di atas rata-rata nasional. "Tiba-tiba kita saat sedang tidur naik. Jadi ini juga merupakan evaluasi kita yang nanti mungkin kita sampaikan. Tentunya ini akan berpengaruh juga ke produk-produk UKM kita nanti ya," lanjut senator Daerah Pemilihan NTB tersebut.

Sorotan pada Transisi Kendaraan Listrik dan Infrastruktur

Meski menyayangkan kenaikan harga, Evi memahami bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah mendorong penggunaan kendaraan listrik. Namun, ia menekankan bahwa proses transisi dari bahan bakar fosil ke kendaraan listrik tidak bisa dilakukan secara instan.

"Peralihan ke kendaraan listrik tidak bisa dilakukan secara instan. Infrastruktur dan kesiapan masyarakat masih perlu ditingkatkan agar proses transisi berjalan efektif," ungkapnya. Ia menyoroti bahwa infrastruktur pendukung seperti stasiun pengisian daya belum tersedia secara merata, sementara sebagian besar pembangkit listrik di Indonesia masih bergantung pada energi fosil.

Program Koperasi Desa Merah Putih Belum Bisa Jadi Solusi Jangka Pendek

Menanggapi program Koperasi Desa Merah Putih, Evi menjelaskan bahwa tujuan utamanya adalah memperpendek rantai distribusi hasil pertanian dan produk UMKM di tingkat desa, sehingga biaya logistik bisa ditekan. Namun, ia menilai dampak langsung kenaikan BBM terhadap operasional koperasi tersebut belum bisa diukur.

"Saat ini implementasinya masih bertahap, sehingga belum bisa dilihat secara jelas pengaruhnya. Namun jika dijalankan sesuai tujuan awal untuk membantu masyarakat dan memperkuat ekonomi desa, program ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang besar," pungkasnya.

Reporter: Okta Nugraha
Sumber: globalfmlombok.com This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.
Back to top