Pengembangan Sembalun Butuh Sinergi Tiga Cluster: Dari TNGR hingga Pelaku Usaha, Ini Langkah Konkret Pemkab Lombok Timur

LOMBOK TIMUR — Pengembangan Sembalun sebagai destinasi unggulan Lombok tidak bisa lagi hanya mengandalkan keindahan Gunung Rinjani. Pemerintah Kabupaten Lombok Timur diminta segera menyusun rencana aksi konkret yang terbagi dalam tiga cluster utama: hubungan dengan pemerintah pusat, sinergi dengan masyarakat dan pemerintah daerah, serta kolaborasi dengan pelaku usaha.

Pembagian ini menjadi penting karena kawasan Sembalun berada dalam tiga rezim pengelolaan yang berbeda. Pertama, kawasan yang dikelola Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) di bawah Kementerian Kehutanan. Kedua, kawasan di bawah pengelolaan KPH Rinjani Timur milik Pemerintah Provinsi NTB, termasuk Bukit Nanggi dan Bukit Sampana. Ketiga, lahan permukiman dan pertanian milik warga.

Cluster Pertama: Lima Ruang Kolaborasi dengan TNGR

Pada cluster yang bersentuhan dengan pemerintah pusat, Pemkab Lombok Timur tidak boleh lagi beranggapan bahwa pengelolaan TNGR sepenuhnya kewenangan pusat. Yang dibutuhkan adalah sinergi saling menguntungkan, bukan pengambilalihan kewenangan.

Lima ruang kolaborasi yang bisa segera direalisasikan antara lain:

• Retribusi kebersihan — Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dapat terlibat aktif mengelola sampah di kawasan pendakian dan penyangga wisata.
• Pemeriksaan kesehatan pendaki — Dinas Kesehatan dan Puskesmas Sembalun bisa menyediakan layanan terintegrasi dengan sistem registrasi pendakian.
• Skema asuransi dan keselamatan — Kolaborasi dengan BASARNAS, BPBD, dan pihak asuransi untuk sistem perlindungan komprehensif bagi pendaki.
• Standarisasi guide, porter, dan EO pendakian — Pemerintah daerah perlu mendorong sertifikasi dan pelatihan agar kualitas layanan setara destinasi pendakian terbaik dunia.
• Pelibatan desa sekitar TNGR — Masyarakat harus mendapat manfaat ekonomi nyata lewat homestay, UMKM, jasa transportasi, hingga atraksi budaya.

Cluster Kedua: Masyarakat dan Pemerintah Daerah

Cluster kedua menyoroti hubungan antara masyarakat, pemerintah desa, Pemerintah Provinsi NTB, dan Pemkab Lombok Timur. Pembangunan Sembalun tidak bisa dipahami hanya dari perspektif pariwisata karena karakteristik wilayahnya yang unik.

Banyak wilayah permukiman dan lahan pertanian warga yang berada di Sembalun, sehingga pendekatan pembangunan harus terintegrasi dan kolaboratif. Desa-desa di sekitar kawasan TNGR, seperti di kawasan Pesugulan dan Pusuk Sembalun, harus menjadi prioritas dalam program pemberdayaan ekonomi.

Cluster Ketiga: Pelaku Usaha dan Ekosistem Pariwisata

Cluster terakhir bersentuhan dengan hotel, restoran, operator wisata, dan usaha pendukung lainnya. Pemkab Lombok Timur diharapkan mampu membangun ekosistem pariwisata yang terintegrasi, bukan sekadar membuka pintu investasi tanpa standar pelayanan yang jelas.

Keberhasilan pengembangan Sembalun pada akhirnya ditentukan oleh kemampuan seluruh pemangku kepentingan untuk duduk bersama. Mulai dari pengelola TNGR, pemerintah daerah, masyarakat desa, hingga pelaku usaha, semuanya harus bergerak dalam satu visi: menjadikan Sembalun destinasi kelas dunia yang berkelanjutan.