SUMBAMAWA BESAR — Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori, menegaskan bahwa opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diraih bukanlah sekadar penghargaan administratif. Menurutnya, ini adalah bentuk kepercayaan negara terhadap tata kelola keuangan daerah yang dijalankan oleh seluruh perangkat daerah dan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Sumbawa.
“Alhamdulillah, opini WTP ini adalah hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah dan ASN di Kabupaten Sumbawa. Ini menjadi bukti pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan,” ujar Ansori dalam keterangan yang diterima NTBSatu, Senin (25/5/2026).
Keberhasilan mempertahankan opini tertinggi tersebut, menurut Ansori, tidak datang secara instan. Ia menyebut tiga faktor utama yang menjadi kunci: disiplin dalam menyusun laporan keuangan, peningkatan pengawasan internal, serta konsistensi dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.
“WTP bukan tujuan akhir. Justru ini menjadi tantangan bagi kami untuk terus memperbaiki kualitas pelayanan publik dan memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat,” tegasnya.
Wakil Bupati Sumbawa menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) yang telah bekerja keras. Ia menyebut proses mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan anggaran harus dilakukan secara tertib dan bertanggung jawab.
“Saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran OPD yang telah bekerja keras. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan anggaran secara tertib dan bertanggung jawab,” katanya.
Kepala BPK RI Perwakilan NTB turut memberikan apresiasi terhadap Pemkab Sumbawa. Ia menilai pemerintah daerah setempat sangat kooperatif selama proses pemeriksaan berlangsung, terutama dalam hal disiplin pelaporan dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit.
“Pemerintah Kabupaten Sumbawa menunjukkan komitmen yang baik dalam pengelolaan keuangan daerah. Termasuk, disiplin dalam pelaporan serta tindak lanjut rekomendasi hasil audit,” ungkapnya.
Capaian opini WTP ini diharapkan mampu memperkuat citra Kabupaten Sumbawa sebagai daerah yang mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi pada kepentingan publik. Pemerintah daerah optimistis prestasi ini bisa menjadi fondasi untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan APBD.