NUSA TENGGARA BARAT — Techwin Energy South Betung (TESB) menandatangani Perjanjian Kerja Sama penyerapan minyak dari sumur masyarakat di Kabupaten Sarolangun, Jambi, bersama BUMD PT Serumpun Pseko dan Koperasi Pemasaran Maju Bersama Energi. Dengan langkah itu, TESB menjadi kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) keempat yang masuk skema penampungan minyak rakyat hingga 13 November 2026. Pemerintah menargetkan program ini menyumbang sekitar 400 barel minyak per hari (BOPD) ke produksi nasional pada tahun ini.
Sebelum TESB, tiga KKKS lain lebih dulu menjalin kerja sama serupa, yakni Pertamina melalui Pertamina Hulu Energi (PHE), Medco, dan PT Seleraya Merangin Dua (SRMD). Penandatanganan oleh TESB melengkapi rangkaian implementasi Permen ESDM Nomor 14 Tahun 2025 tentang Kerja Sama Pengelolaan Bagian Wilayah Kerja untuk Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi.
Kepala SKK Migas Djoko Siswanto menyatakan penambahan TESB menegaskan arah kebijakan pemerintah menata produksi minyak rakyat agar terhubung ke sistem industri hulu migas nasional. "Dengan demikian, saat ini sudah empat KKKS yang bekerja sama menampung minyak dari sumur masyarakat, yaitu Pertamina, Medco, SRMD, dan TESB," ujar Djoko dalam keterangannya, Sabtu (14/11).
Siapa Techwin Energy South Betung
TESB merupakan operator Wilayah Kerja South Betung yang membentang di daratan Jambi dan sebagian Sumatera Selatan. Kontrak kerja sama wilayah kerja itu diteken pada 1 April 2011 dan berlaku hingga 31 Maret 2041.
Salah satu kegiatan eksplorasinya berupa pengeboran sumur Pauman-1 di Desa Lubuk Napal, Kabupaten Sarolangun, pada November 2018. Kawasan itu punya catatan panjang soal penanganan pengeboran minyak ilegal.
Pada 2018, pemerintah bersama aparat dan warga setempat menutup 110 sumur ilegal di sekitar kawasan Pauman. Penataan aktivitas sumur masyarakat lewat skema kerja sama dengan KKKS kini menjadi jalan untuk mengoptimalkan potensi minyak sekaligus memastikan pengelolaannya memenuhi ketentuan keselamatan dan lingkungan.
Masalah yang Ingin Diselesaikan
Selama ini, aktivitas sumur masyarakat berjalan tanpa integrasi penuh dengan tata kelola hulu migas. Persoalannya mencakup legalitas, keselamatan kerja, pengelolaan lingkungan, hingga mekanisme penjualan minyak yang belum tertata.
Kondisi itu berpotensi menimbulkan risiko bagi warga maupun lingkungan. Dampak lain, hasil produksi minyak rakyat belum sepenuhnya tercatat dalam sistem produksi nasional.
Permen ESDM Nomor 14 Tahun 2025 memberi kerangka kerja sama produksi sumur minyak masyarakat melalui BUMD, koperasi, atau UMKM dengan KKKS. Skema ini diarahkan untuk memperbaiki tata kelola, menaikkan standar keselamatan dan perlindungan lingkungan, sekaligus mengoptimalkan produksi.
Regulasi itu mengatur bahwa kerja sama hanya dilakukan pada sumur masyarakat yang sudah berproduksi dan telah melalui inventarisasi serta persetujuan. Pengelolaannya wajib memenuhi kaidah keteknikan yang baik (good engineering practices), keselamatan dan kesehatan kerja, serta pengelolaan lingkungan hidup.
Dampak ke Ekonomi Sarolangun
Djoko berharap program sumur masyarakat memberi tambahan kontribusi terhadap produksi minyak nasional. Dari pelaksanaan program ini, pemerintah memperkirakan ada kontribusi sekitar 400 barel minyak per hari yang bisa mulai onstream pada tahun ini.
"Semoga pelaksanaan kerja sama sumur masyarakat ini memberikan kontribusi produksi nasional dan membangkitkan perekonomian Kabupaten Sarolangun," katanya.
Keterlibatan BUMD dan koperasi dinilai membuka ruang penguatan ekonomi daerah. Selain menambah produksi, skema ini diharapkan membuat pengelolaan sumber daya minyak lebih tertata dan manfaatnya lebih mudah dirasakan warga setempat.
Djoko meminta seluruh tahapan kerja sama segera ditindaklanjuti agar minyak dari sumur masyarakat dapat mengalir dengan aman dan lancar. "Demikian disampaikan, mohon doa agar dapat segera mengalir minyaknya dengan aman, lancar, dan selamat. Aamiin," ujarnya.
Bagi industri hulu migas, penambahan TESB menandai perluasan bertahap skema sumur masyarakat. Jika target 400 BOPD terealisasi, kontribusinya memang kecil dibanding produksi nasional, tetapi skema ini menyasar persoalan yang lebih mendasar: legalitas, keselamatan, dan pencatatan produksi yang selama ini luput dari tata kelola.