NUSA TENGGARA BARAT — Nilai transaksi bruto ekonomi digital Indonesia menyentuh USD99 miliar pada 2025, angka yang disebut pemerintah sebagai tiket bagi startup lokal untuk melebarkan sayap ke pasar Asia Tenggara. Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menilai skala pasar domestik yang besar membuat perusahaan rintisan punya ruang uji model bisnis sebelum berekspansi lintas negara.
Meutya menyampaikan hal itu dalam acara NTT Startup Challenge 2026 di Jakarta Selatan, Rabu (11/11/2026). Angka USD99 miliar merujuk laporan e-Conomy SEA 2025, kajian tahunan yang biasa menjadi rujukan investor regional untuk memetakan ukuran ekonomi digital tiap negara.
Menurut Meutya, populasi Indonesia sekitar 287 juta jiwa atau kurang lebih 42 persen dari total penduduk ASEAN menempatkan negara ini sebagai pasar domestik sekaligus pintu masuk menuju perekonomian Asia Tenggara.
Bukan Cuma Soal Jumlah Penduduk
Keunggulan demografis itu, kata Meutya, diperkuat oleh keberagaman karakteristik ekonomi dan kebutuhan masyarakat di berbagai wilayah. Kondisi tersebut membuka ruang bagi startup untuk mengembangkan solusi digital, menguji model bisnis, hingga menjangkau segmen konsumen baru.
"Pasar yang beragam ini memberikan kesempatan untuk mengembangkan solusi bagi berbagai kebutuhan, menguji model bisnis di tengah komunitas yang berbeda, serta berekspansi ke segmen pasar yang baru," jelasnya.
Bagi pelaku usaha, keragaman itu berarti satu model bisnis yang berhasil di satu kota belum tentu langsung cocok di wilayah lain. Sebaliknya, startup yang mampu menyesuaikan produk per segmen punya peluang lebih besar menembus pasar regional dengan portofolio solusi yang sudah teruji.
Empat Fondasi yang Sedang Diperkuat Pemerintah
Pemerintah memposisikan diri sebagai penyedia fondasi ekosistem, bukan sekadar pemberi insentif. Meutya menyebut empat area yang terus diperkuat: perluasan akses infrastruktur digital, peningkatan kapasitas talenta, fasilitasi investasi, dan kepastian regulasi.
"Pemerintah berperan untuk memperkuat fondasi inovasi dengan meningkatkan akses terhadap infrastruktur digital, mengembangkan talenta, memfasilitasi investasi, serta yang terpenting, menciptakan kepastian regulasi yang lebih baik, dan membangun kepercayaan publik," tegasnya.
Kepastian aturan menjadi sorotan tersendiri. Meutya menekankan regulasi harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi, mendorong persaingan usaha yang adil, dan melindungi kepentingan masyarakat luas.
"Hal ini menuntut kebijakan dan regulasi yang memberikan kejelasan, mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi, mendorong persaingan yang adil, serta melindungi kepentingan masyarakat luas," katanya.
Dorong Integrasi Digital ke Manufaktur dan UMKM
Pertumbuhan sektor informasi dan komunikasi sebesar 8,35 persen pada 2025 menjadi sinyal bahwa permintaan solusi digital di pasar domestik masih kuat. Pemerintah ingin angka itu tidak berhenti di kalangan startup, tetapi merembes ke sektor ekonomi lain.
Prioritasnya menyasar manufaktur, pertanian, perikanan, serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Integrasi solusi digital di sektor-sektor tersebut diharapkan menaikkan produktivitas dan daya saing, bukan hanya menambah jumlah pengguna aplikasi.
"Kami ingin memanfaatkan momentum ini untuk mengintegrasikan solusi digital ke dalam sektor manufaktur, pertanian, perikanan, serta UMKM, guna meningkatkan produktivitas dan daya saing di seluruh sektor ekonomi," ungkap Meutya.
Apa Artinya bagi Investor dan Pendiri Startup
Bagi investor, kombinasi ukuran pasar USD99 miliar dan pertumbuhan sektor informasi-komunikasi 8,35 persen memberi dua sinyal sekaligus: skala yang sudah terbentuk dan laju pertumbuhan yang masih berjalan. Keduanya menjadi bahan pertimbangan saat menilai valuasi startup tahap lanjut.
Bagi pendiri startup, pesan Meutya mengarah pada strategi ekspansi bertahap. Pasar domestik dipakai untuk mematangkan produk dan model bisnis, sebelum jangkauan diperluas ke tingkat regional. Pendekatan itu menuntut pembuktian unit economics di tiap segmen, bukan hanya pertumbuhan pengguna.
Meutya menegaskan pengembangan ekonomi digital butuh kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, investor, dan pemangku kepentingan lain. Sinergi itu dinilai perlu agar besarnya potensi pasar dapat dikonversi menjadi pertumbuhan bisnis berkelanjutan.
"Ini merupakan komitmen berkelanjutan yang terus diperkuat oleh pemerintah melalui kemitraan dengan industri dan para pemangku kepentingan," tandasnya.